Kompas.com - 07/05/2022, 21:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, selama ini tidak mengikuti berbagai polemik terkait pembangunan Kampung Susun Bayam.

Ia menuturkan, lebih fokus mempersiapkan rancangan kampung susun itu.

“Selama ini kami tidak mengikuti perdebatan yang panjang, segala macam gosip kami diam saja, kami siapkan rancangannya,” tutur Anies ditemui di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (7/5/2022).

Ia menuturkan, rancangan pembangunan Kampung Susun Bayam sempat mengalami perubahan.

Baca juga: Resmikan Pembangunan Kampung Susun Bayam JIS, Anies: Kita Menerapkan Prinsip Keadilan

Anies menyebut setelah pandemi Covid-19, rancangan pembangunannya berubah dari hunian biasa menjadi hunian produktif.

“Kalau (rancangan) yang lama itu rumah yang untuk tinggal saja, sekarang (rancangan) hunian produktif,” jelasnya.

Konsekuensi perubahan rancangan itu, lanjut Anies, membuat biaya pembangunan bertambah.

“Tapi itu adalah konsekuensi kita ingin (mereka) tinggal di tempat ini, mensyukuri mereka tinggal di tempat yang bisa produktif,” sebutnya.

Baca juga: Polemik Kampung Susun Bayam, Dijanjikan untuk Warga tapi Malah Akan Ditempati Pekerja JIS

Terakhir Anies menegaskan bahwa pembangunan kampung susun merupakan janjinya pada warga Kampung Bayam yang tergusur karena pembangunan JIS.

Ia memastikan warga yang bermata pencaharian sebagai petani tetap bisa menjalankan profesinya.

“Jadi janji kami kepada mereka ketika nanti dibangun mereka yang selama ini berprofesi sebagai petani tetap bisa berkegiatan pertanian dan itu disiapkan rancanganya, disiapkan lahannya,” imbuh dia.

Baca juga: Kampung Susun Bayam Dibangun Bukan untuk Warga Terdampak JIS, Ketua DPRD: Pembohongan Publik!

Diketahui pembangunan Kampung Susun Bayam sempat menuai polemik karena pekerja JIS disebut akan tinggal di lokasi tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak Anies untuk memberi rumah layak huni untuk warga Kampung Bayam.

Prasetio menyebut warga Kampung Bayam tak boleh dibiarkan tinggal di tempat kumuh yang berada di pinggir rel kereta api.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 340 Obat Sirup yang Dinyatakan BPOM Aman Dikonsumsi

Daftar 340 Obat Sirup yang Dinyatakan BPOM Aman Dikonsumsi

Nasional
Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' di DPR Hari Ini

Calon Panglima TNI Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" di DPR Hari Ini

Nasional
Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Menteri PUPR Sebut Pembangunan Kantor Presiden di IKN Sudah Dimulai

Nasional
Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies Jadi Capres 2024

Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies Jadi Capres 2024

Nasional
Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Nasional
Andika Perkasa Jawab Teka-teki Petualangannya ke Depan Usai Pensiun dari TNI

Andika Perkasa Jawab Teka-teki Petualangannya ke Depan Usai Pensiun dari TNI

Nasional
Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Nasional
Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Nasional
Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Nasional
Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Nasional
Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Nasional
Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Nasional
Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.