Antara Gengsi Daerah dan "WTP" (Wajar Terima Pembayaran)

LANGGAM kesuksesan pemerintahan daerah kerap “disenandungkan” oleh para kepala daerah sebagai penanda keberhasilan kepemimpinannya. Menjadi kredo wajib, kepala daerah yang akan “running” di periode kedua harus memiliki bukti-bukti kemoncerannya memimpin daerah.

Belum lagi, hampir 90 persen lebih pasangan kepala daerah produk pemilihan kepala daerah (pilkada) pecah kongsi di periode berikutnya sehingga ajang penghargaan harus direbut oleh pemimpin daerah. Penghargaan yang diraih menjadi salah satu amunisi ajang kampanye untuk menaikkan elektabilitas sekaligus popularitas calon kepala daerah.

Tidak ada wakil gubernur yang sukses, yang hebat adalah gubernurnya. Tidak ada wakil walikota yang hebat, yang dasyat adalah walikotanya. Dan tidak ada wakil bupati yang keren, yang jago adalah bupatinya. Ini adalah mindset pasangan kepala daerah yang “pisah ranjang” ketika beda kepentingan dan beda rezeki yang kerap ditemui di daerah-daerah.

Baca juga: Predikat WTP yang Tak Jamin Kepala Daerah Bebas Korupsi...

Padahal kekompakan kepemimpinan kepala dan wakil kepala daerah menjadi koentji keberhasilan daerah dalam meningkatkan harkat kehidupan warga dan kemajuan daerahnya. Sejarah keberhasilan duet kepemimpinan di beberapa daerah ternyata tidak memantik daerah-daerah lain untuk sekedar meng-copy paste.

Retaknya dwi-tunggal DKI Jakarta di era Fauzi Bowo – Prijanto misalnya, menjadi noktah sejarah kepemimpinan daerah yang gagal mengosolidasi potensi mereka berdua dalam memajukan Jakarta (Kompas.com, 26 Desember 2011). Bayangkan saling tidak tegur sapa jika bersua, saling menghindar jika bertemu dalam suatu acara dan sama-sama mengumbar kekurangan pasangan di media, menjadi gambaran betapa sia-sianya pilihan rakyat dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sebaliknya DKI Jakarta di era Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama berhasil melesatkan Ibu Kota setaraf dengan ibu kota di negara-negara maju. Sekali lagi, koentji-nya adalah kekompakan dan saling memahami kelebihan serta kekurangan pasangan masing-masing. Jokowi memiliki kelebihan menyerap aspirasi dan paham persoalan dengan turun ke lapangan sementara Ahok “menjaga” Balai Kota dengan menuntaskan pekerjaan-pekerjaan administrasi. Mereka rukun dan tidak saling mengusik fasilitas dan previlege yang diterimanya.

Beberapa bulan yang lalu, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, saling berseteru di publik bahkan ada salah satu pihak yang melaporkan ke pihak berwajib karena tuduhan pencemaran nama baik (Kompas.com, 25 September 2021). Kejadian seperti ini tentu saja tidak memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah. Alih-alih memenuhi janji-janji kampanyenya, justru masing-masing kubu sibuk “membelejeti” kekurangan dan kelemahan pasangan.

DOK. PEMKAB KEDIRI Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menunjukkan piagam penghargaan WTP.

Padahal, pemerintah sendiri seperti Kementerian Dalam Negeri secara rutin mengadakan lomba inovasi daerah dengan penjurian yang kredibel saban tahunnya. Kementerian Pertanian juga punya lomba Adhibakti untuk standar pelayanan, pengakuan kemanfaatan dari masyarakat serta dukungan terhadap pembangunan sektor pertanian.

Baca juga: Jerat Hukum Bupati Bogor Ade Yasin: Diduga Suap Auditor BPK demi Raih Predikat WTP

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga rutin mengganjar penghargaan bagi kompetisi inovasi pelayanan publik di daerah atau Sinovik setiap tahunnya. Justru Sinovik menjadi ajang bergengsi bagi daerah untuk unjuk kerja dan unjuk prestasi atas inovasi pelayanan publik yang dilakukan untuk mengefisienkan kerja birokrasi yang njlimet.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur yang “langganan” juara Sinovik karena inovasi pelayanan berbagai dinas kepada warga memang terbukti bisa memangkas kelambanan sistem birokrasi di berbagai dinas. Banyuwangi kerap dijadikan rujukan bagi daerah-daerah lain berkat layanan birokrasi yang memudahkan warga.

WTP: Antara penghargaan dan ada harganya

Kasus rasuah Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin, yang beberapa hari lalu dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti penegas bahwa kepala daerah “merindu” akan beragam atribut kesuksesan kepemimpinannya (Kompas.com, 29/04/2022).

Kasus suap yang menimpa adik kandung Bupati Bogor Rahmat Yasin yang juga sama-sama menjadi pelaku rasuah dan tertangkap KPK, memang terkait dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk mendapatkan predikat WTP, oknum-oknum di Pemerintah Kabupaten Bogor saling sepakat untuk menyetorkan dana kepada oknum-oknum BPK Perwakilan Jawa Barat. Nilai transaksinya hingga kasus ini terungkap KPK “baru” mencapai Rp 1,02 miliar.

Bupati Ade Munawaroh Yasin seperti halnya kepala daerah-kepala daerah lain yang menjadi “pesakitan” kasus rasuah, jelas menolak tuduhan KPK tersebut. Menurut dia, ide pemberian gratifikasi kepada oknum BPK tidak terlepas dari inisiatif anak buahnya untuk mendapatkan status WTP. Bupati Ade Yasin ngeles bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan anak buahnya memberikan suap kepada oknum-oknum BPK.