Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Antara Gengsi Daerah dan "WTP" (Wajar Terima Pembayaran)

Kompas.com - 07/05/2022, 18:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

LANGGAM kesuksesan pemerintahan daerah kerap “disenandungkan” oleh para kepala daerah sebagai penanda keberhasilan kepemimpinannya. Menjadi kredo wajib, kepala daerah yang akan “running” di periode kedua harus memiliki bukti-bukti kemoncerannya memimpin daerah.

Belum lagi, hampir 90 persen lebih pasangan kepala daerah produk pemilihan kepala daerah (pilkada) pecah kongsi di periode berikutnya sehingga ajang penghargaan harus direbut oleh pemimpin daerah. Penghargaan yang diraih menjadi salah satu amunisi ajang kampanye untuk menaikkan elektabilitas sekaligus popularitas calon kepala daerah.

Tidak ada wakil gubernur yang sukses, yang hebat adalah gubernurnya. Tidak ada wakil walikota yang hebat, yang dasyat adalah walikotanya. Dan tidak ada wakil bupati yang keren, yang jago adalah bupatinya. Ini adalah mindset pasangan kepala daerah yang “pisah ranjang” ketika beda kepentingan dan beda rezeki yang kerap ditemui di daerah-daerah.

Baca juga: Predikat WTP yang Tak Jamin Kepala Daerah Bebas Korupsi...

Padahal kekompakan kepemimpinan kepala dan wakil kepala daerah menjadi koentji keberhasilan daerah dalam meningkatkan harkat kehidupan warga dan kemajuan daerahnya. Sejarah keberhasilan duet kepemimpinan di beberapa daerah ternyata tidak memantik daerah-daerah lain untuk sekedar meng-copy paste.

Retaknya dwi-tunggal DKI Jakarta di era Fauzi Bowo – Prijanto misalnya, menjadi noktah sejarah kepemimpinan daerah yang gagal mengosolidasi potensi mereka berdua dalam memajukan Jakarta (Kompas.com, 26 Desember 2011). Bayangkan saling tidak tegur sapa jika bersua, saling menghindar jika bertemu dalam suatu acara dan sama-sama mengumbar kekurangan pasangan di media, menjadi gambaran betapa sia-sianya pilihan rakyat dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sebaliknya DKI Jakarta di era Joko Widodo dan Basuki Tjahaya Purnama berhasil melesatkan Ibu Kota setaraf dengan ibu kota di negara-negara maju. Sekali lagi, koentji-nya adalah kekompakan dan saling memahami kelebihan serta kekurangan pasangan masing-masing. Jokowi memiliki kelebihan menyerap aspirasi dan paham persoalan dengan turun ke lapangan sementara Ahok “menjaga” Balai Kota dengan menuntaskan pekerjaan-pekerjaan administrasi. Mereka rukun dan tidak saling mengusik fasilitas dan previlege yang diterimanya.

Beberapa bulan yang lalu, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, saling berseteru di publik bahkan ada salah satu pihak yang melaporkan ke pihak berwajib karena tuduhan pencemaran nama baik (Kompas.com, 25 September 2021). Kejadian seperti ini tentu saja tidak memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah. Alih-alih memenuhi janji-janji kampanyenya, justru masing-masing kubu sibuk “membelejeti” kekurangan dan kelemahan pasangan.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menunjukkan piagam penghargaan WTP.DOK. PEMKAB KEDIRI Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menunjukkan piagam penghargaan WTP.
Beberapa institusi swasta menangkap peluang demand yang tinggi dari kepala daerah akan artefak-artefak kesuksesan walau terkadang parameter yang dijadikan ukuran penilaian tidak kredibel. Jangan heran, proposal gelaran-gelaran bupati “terinovatif” atau gubernur yang visioner versi A atau kepala daerah yang memecahkan rekor versi B tetapi ada ajuan nominal biayanya, jamak dijumpai menyasar ke daerah-daerah. Tidak ada yang gratis, semuanya berbayar. Uniknya, penghargaan model ini kerap dibanggakan oleh para kepala daerah.

Padahal, pemerintah sendiri seperti Kementerian Dalam Negeri secara rutin mengadakan lomba inovasi daerah dengan penjurian yang kredibel saban tahunnya. Kementerian Pertanian juga punya lomba Adhibakti untuk standar pelayanan, pengakuan kemanfaatan dari masyarakat serta dukungan terhadap pembangunan sektor pertanian.

Baca juga: Jerat Hukum Bupati Bogor Ade Yasin: Diduga Suap Auditor BPK demi Raih Predikat WTP

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga rutin mengganjar penghargaan bagi kompetisi inovasi pelayanan publik di daerah atau Sinovik setiap tahunnya. Justru Sinovik menjadi ajang bergengsi bagi daerah untuk unjuk kerja dan unjuk prestasi atas inovasi pelayanan publik yang dilakukan untuk mengefisienkan kerja birokrasi yang njlimet.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur yang “langganan” juara Sinovik karena inovasi pelayanan berbagai dinas kepada warga memang terbukti bisa memangkas kelambanan sistem birokrasi di berbagai dinas. Banyuwangi kerap dijadikan rujukan bagi daerah-daerah lain berkat layanan birokrasi yang memudahkan warga.

WTP: Antara penghargaan dan ada harganya

Kasus rasuah Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin, yang beberapa hari lalu dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti penegas bahwa kepala daerah “merindu” akan beragam atribut kesuksesan kepemimpinannya (Kompas.com, 29/04/2022).

Kasus suap yang menimpa adik kandung Bupati Bogor Rahmat Yasin yang juga sama-sama menjadi pelaku rasuah dan tertangkap KPK, memang terkait dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.