Kompas.com - 05/05/2022, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembenahan transportasi umum di daerah-daerah tujuan mudik.

Selama ini, salah satu faktor pendorong banyak pemudik pilih menggunakan kendaraan pribadi -- yang menyebabkan kemacetan panjang selama arus mudik -- saat pulang kampung adalah ketiadaan transportasi umum yang memadai di kampung halaman.

"Itu mestinya pemerintah pusat punya DAK untuk membenahi transportasi umum di daerah. Kalau itu sudah, kelompok-kelompok kecil ini diangkut pakai bus gratis sekalian," kata pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (5/5/2022).

"Selain sepeda motor itu, di kampung halaman nggak ada angkutan umum lagi," lanjutnya.

Baca juga: Nagreg Bandung Macet 8 Kilometer, Didominasi Pemudik Lokal dan Wisatawan

Saat ini, baru beberapa kota di Jawa yang transportasi umumnya relatif memadai untuk membantu distribusi para pemudik ke kampung halaman masing-masing.

Ambil contoh: bus Trans Semarang, Batik Solo Trans, Trans Banyumas, atau KRL Solo-Yogyakarta.

Namun, masih banyak daerah lain yang tidak memiliki fasilitas seperti ini, semisal di Pulau Sumatera

"Makanya, kecenderungannya, para pemudik memilih pulang kampung dengan tol. Atau kalau ke Sumatera, menggunakan sepeda motor," ujar Djoko.

"Angkutan pedesaan sudah pada mati, itu juga harus dihidupkan kembali, sehingga mereka yang di desa bisa ke kota untuk Lebaran dan sebaliknya," lanjutnya.

Baca juga: Terjebak Macet Hampir 8 Jam Saat Mudik, Vidi Aldiano: Jakarta-Bandung Rasa Jakarta-Tokyo

Memang, Djoko mengakui, pembangunan tol secara masif di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup membantu memangkas waktu tempuh para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi cukup signifikan.

Akan tetapi, menurutnya, berbagai negara yang lebih maju dari Indonesia dan sama-sama memiliki tradisi mudik, memiliki satu faktor pembeda yaitu transportasi umum yang memadai ke daerah tujuan.

"Kita support presiden yang baru siapapun untuk bahan kampanye mereka, mau berapa menyediakan transportasi umum di masing-masing daerah. Ini penting, ketika begini kita baru sadar," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.