Saatnya Pemerintah Benahi Transportasi Umum di Tempat Tujuan Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembenahan transportasi umum di daerah-daerah tujuan mudik.

Selama ini, salah satu faktor pendorong banyak pemudik pilih menggunakan kendaraan pribadi -- yang menyebabkan kemacetan panjang selama arus mudik -- saat pulang kampung adalah ketiadaan transportasi umum yang memadai di kampung halaman.

"Itu mestinya pemerintah pusat punya DAK untuk membenahi transportasi umum di daerah. Kalau itu sudah, kelompok-kelompok kecil ini diangkut pakai bus gratis sekalian," kata pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (5/5/2022).

"Selain sepeda motor itu, di kampung halaman nggak ada angkutan umum lagi," lanjutnya.

Baca juga: Nagreg Bandung Macet 8 Kilometer, Didominasi Pemudik Lokal dan Wisatawan

Saat ini, baru beberapa kota di Jawa yang transportasi umumnya relatif memadai untuk membantu distribusi para pemudik ke kampung halaman masing-masing.

Ambil contoh: bus Trans Semarang, Batik Solo Trans, Trans Banyumas, atau KRL Solo-Yogyakarta.

Namun, masih banyak daerah lain yang tidak memiliki fasilitas seperti ini, semisal di Pulau Sumatera

"Makanya, kecenderungannya, para pemudik memilih pulang kampung dengan tol. Atau kalau ke Sumatera, menggunakan sepeda motor," ujar Djoko.

"Angkutan pedesaan sudah pada mati, itu juga harus dihidupkan kembali, sehingga mereka yang di desa bisa ke kota untuk Lebaran dan sebaliknya," lanjutnya.

Baca juga: Terjebak Macet Hampir 8 Jam Saat Mudik, Vidi Aldiano: Jakarta-Bandung Rasa Jakarta-Tokyo

Memang, Djoko mengakui, pembangunan tol secara masif di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup membantu memangkas waktu tempuh para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi cukup signifikan.

Akan tetapi, menurutnya, berbagai negara yang lebih maju dari Indonesia dan sama-sama memiliki tradisi mudik, memiliki satu faktor pembeda yaitu transportasi umum yang memadai ke daerah tujuan.

"Kita support presiden yang baru siapapun untuk bahan kampanye mereka, mau berapa menyediakan transportasi umum di masing-masing daerah. Ini penting, ketika begini kita baru sadar," pungkasnya.