Kompas.com - 01/05/2022, 17:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pengawas hak asasi manusia Imparsial mengatakan, pemerintah seharusnya bertanggung jawab penuh untuk membiayai kebutuhan operasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) jika dilibatkan dalam urusan pengamanan Idul Fitri.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Imparsial Ardi Manto Adi Putra menanggapi kasus permintaan sumbangan yang dilakukan oleh Komandan Rayon Militer (Danramil) 1701-02/Jayapura Utara Kapten Inf Yubelinus Simbiak kepada sejumlah pengusaha warung. Beberapa kasus permintaan sumbangan kepada para pengusaha menjelang Idul Fitri melalui surat dari aparat TNI dilaporkan juga terjadi di beberapa daerah lain.

"Jika negara tidak sanggup karena tidak punya uang, negara atau pemerintah tidak boleh melibatkan TNI karena itu bukan bagian dari tupoksinya," ujar Ardi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/5/2022).

Baca juga: Danramil Jayapura Utara Minta Sumbangan ke Pedagang, Berujung Terancam Sanksi

Menurut Ardi, tindakan prajurit TNI yang meminta sumbangan kepada warga sipil hanya kedok perilaku korup dan juga tidak mempunyai dasar hukum.

"Ini merupakan bentuk penyimpangan yang mencoreng nama baik institusi TNI. Panglima TNI harus segera menyikapi hal ini dengan tegas," ujar Ardi.

Secara terpisah, Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, sikap permintaan sumbangan kepada warung makan yang dilakukan Kapten Yubelinus Simbiak memperlihatkan ada persoalan dalam integritas para prajurit TNI.

"Hal ini memperjelas bahwa saat ini memang ada problem yang sangat serius terkait profesionalisme prajurit," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/4/2022).

Di dalam surat sang Danramil disebutkan permintaan uang itu ditujukan untuk meminta bantuan dan partisipasi menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022. Yubelinus juga dilaporkan meminta sumbangan berupa minuman kepada pedagang warung makan di Jayapura dengan alasan untuk disalurkan ke warga kurang mampu.

Baca juga: Saat Danramil Jayapura Coreng Wajah TNI, Minta Sumbangan Minuman Kaleng ke Warung-warung

Menurut Andi, perbuatan meminta uang yang dilakukan prajurit TNI kepada para pedagang hanya memperlihatkan puncak kecil dari persoalan yang lebih besar.

"Kami menilai masalah ini hanyalah sebagian kecil dari berbagai problem yang ada. Sebab jika dibongkar lebih jauh, kami menduga terdapat praktik bisnis militer yang terjadi di Papua," ujar Andi.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Tatang Subarna membenarkan ihwal surat tersebut. Dia menyatakan meminta maaf dan Yubelinus bakal dijatuhi sanksi.

“Akan memberikan sanksi karena telah mencoreng nama baik institusi,”ujar Tatang dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4/2022)

Baca juga: Danramil Jayapura Utara Minta Minuman Kaleng ke Pemilik Usaha, Kapendam: Diperintahkan Semua Bantuan Dikembalikan

Menurut Tatang, Dandim 1701/Jayapura tidak pernah mengetahui perihal surat permintaan sumbangan itu. Dia meminta masyarakat segera melapor jika menemukan kejadian yang merugikan mereka yang melibatkan prajurit TNI.

Kodam XVII/Cenderawasih memerintahkan Yubelinus untuk mengembalikan semua barang yang diberikan oleh pedagang. Pihak Kodam juga telah meminta agar semua surat permintaan bantuan yang dikirimkan oleh Koramil Jayapura Utara ke pemilik usaha untuk ditarik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Johanis Tanak Jadi Capim Terpilih KPK, Pimpinan Komisi III: Silakan Lapor Bohir Masing-masing

Johanis Tanak Jadi Capim Terpilih KPK, Pimpinan Komisi III: Silakan Lapor Bohir Masing-masing

Nasional
Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen: Personel Pamdal DPR Sebagian Besar Titipan Anggota Dewan, Tak Terdidik Secara Militer

Sekjen: Personel Pamdal DPR Sebagian Besar Titipan Anggota Dewan, Tak Terdidik Secara Militer

Nasional
PKS Sebut Tak Diberi Ruang Pembuktian oleh MK soal Uji Materi 'Presidential Threshold'

PKS Sebut Tak Diberi Ruang Pembuktian oleh MK soal Uji Materi "Presidential Threshold"

Nasional
Batalnya Wacana Kompor Listrik, Ingat Lagi Kritik Mulan Jameela yang Dipuji Netizen

Batalnya Wacana Kompor Listrik, Ingat Lagi Kritik Mulan Jameela yang Dipuji Netizen

Nasional
 Senin Besok, Polri Akan Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo dkk ke Kejagung

Senin Besok, Polri Akan Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo dkk ke Kejagung

Nasional
Fit and Proper Test Capim KPK, Komisi III DPR Ingatkan Pengganti Lili di KPK Tak Merasa Hebat

Fit and Proper Test Capim KPK, Komisi III DPR Ingatkan Pengganti Lili di KPK Tak Merasa Hebat

Nasional
Temui Kapolri, Prabowo Tegaskan TNI-Polri Jadi Jaminan Terakhir NKRI

Temui Kapolri, Prabowo Tegaskan TNI-Polri Jadi Jaminan Terakhir NKRI

Nasional
Komunikasi Politik Puan Kurang Merakyat, Pengamat: Karena Belum Pernah Jabat Posisi Strategis

Komunikasi Politik Puan Kurang Merakyat, Pengamat: Karena Belum Pernah Jabat Posisi Strategis

Nasional
Negara Bisa Keluarkan Rp 7,7 Triliun untuk Tangani Penyakit Jantung

Negara Bisa Keluarkan Rp 7,7 Triliun untuk Tangani Penyakit Jantung

Nasional
Kemenkes: Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi pada 2014-2019

Kemenkes: Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi pada 2014-2019

Nasional
Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Nasional
Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Nasional
KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Jalani 'Fit and Proper Test', Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Jalani "Fit and Proper Test", Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.