Kompas.com - 01/05/2022, 06:56 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh akan menggelar aksi demo pada Minggu, (1/5/2022) atau H-1 Lebaran.

Aksi akan dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum dan Bundaran HI dalam rangka Hari Buruh Internasional atau May Day.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, terdapat beberapa tuntutan yang disuarakan pada aksi kali ini, termasuk di dalamnya tuntutan untuk penyelenggaraan Pilpres terselenggara pada 14 Februari 2024 dan Pemilu 2024 terselenggara secara jujur dan adil.

Berdasarkan undangan yang disebar Partai Buruh kepada awak media, aksi akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Permintaan Maaf Menhub soal Macet Parah 20 Kilometer Menuju Pelabuhan Merak...

“Di tengah para buruh yang mayoritas sudah pulang kampung. Partai buruh dan organ serikat buruh melakukan aksi di KPU untuk menyerukan 3 tuntutan. Satu meminta KPU menyelenggarakan Pemilu jurdil. Dua, meminta KPU mengkampanyekan tolak politik uang dan didiskualifikasi sebagai Parpol peserta Pemilu. Tiga, meminta KPU melaksanakan Pemilu tepat waktu pada 14 Februari 2024,” kata Said Iqbal seperti dikutip dari keterangan tertulisnya.

Adapun pada aksi yang dilakukan di sekitaran Bundaran HI, massa akan menyuarakan dua tuntutan, yakni agar pemerintah menurunkan harga bahan-bahan pokok serta menolak rencana kenaikan BBM Pertalite dan elpiji 3 Kg.

Baca juga: Partai Buruh yang Ingin Rayakan May Day 2022 di JIS...

Said menilai, dalam tiga tahun terakhir, upah minimum riil buruh tidak pernah naik.

"Daya beli buruh merosot tajam sebesar 30 persen. Sehingga kenaikan harga bahan pokok, BBM, elpiji 3 Kg akan mencekik buruh dan rakyat kecil,” kata Said Iqbal.

Dalam May Day ini pihaknya juga akan meminta agar Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Ia menilai, terdapat banyak pahlawan nasional dari dari militer, birokrat, hingga elemen masyarakat lain, tetapi tidak ada satu pun dari kaum buruh. "Padahal Seokarno menyatakan soko guru revolusi adalah kaum buruh dan tani. Dalam hal ini, Marsinah layak menjadi pahlawah nasional," ucapnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

Nasional
14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

Nasional
Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.