Presidensi G20 dan Agenda Transisi Energi Nasional

TAHUN ini, Indonesia untuk pertama kalinya memegang mandat sebagai presidensi G20. Mandat ini dilaksanakan sejak 1 Desember 2021 dan akan berlangsung sampai 30 November 2022.

Istilah presidensi dimunculkan karena G20 adalah forum internasional yang tidak memiliki sekretariat menetap.

Dengan kata lain, memegang tampuk presidensi G20 berarti sekaligus menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Sebelum Indonesia, Presidensi G20 dipegang oleh Italia.

Indonesia tentu harus bisa memetik manfaat semaksimal mungkin atas amanah presidensi G20 tersebut.

Mempromosikan ekonomi hijau dan energi terbarukan semestinya menjadi salah satu agenda utama yang perlu dikedepankan oleh Indonesia baik untuk akselerasi pemulihan ekonomi di dalam negeri maupun pengukuhan atas posisi geoekonomi Indonesia di pentas global.

Meletakkan masa depan pada ekonomi hijau dan energi terbarukan adalah hal yang sangat penting.

Di satu sisi, cadangan energi fosil Indonesia seperti minyak bumi Indonesia akan habis sekitar sembilan tahun lagi, dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru.

Gas bumi diperkirakan akan habis dalam 22 tahun dengan cadangan yang ada saat ini sebesar 77,3 triliun kaki kubik.

Cadangan batu bara sebesar 37,6 triliun miliar ton akan habis dalam tempo 65 tahun.

Di sisi lain, akselerasi kerusakan alam akibat eksploitasi secara masif seperti saat ini terus mengancam generasi mendatang yang kemudian semakin menjadi perhatian global dan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Indonesia juga memiliki potensi yang besar menjadi negara powerhouse green economy dan green energy, yang telah ditetapkan dalam beberapa arah kebijakan nasional.

Pemerintah, misalnya, telah merancang target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 29 persen dari emisi business as usual (BAU) pada 2030.

Indonesia juga memiliki target energi baru terbarukan (EBT) 23 persen pada 2025 dalam bauran energi.

Penggalakan penggunaan bio energi yang saat ini dalam proses B30 dan yang akan ditingkatkan ke B50 atau lebih di tahun-tahun mendatang, adalah upaya nyata untuk pengurangan ketergantungan kepada energi fosil.

Selanjutnya, Indonesia perlu mengomunikasikan kepada dunia bahwa tentu saja semua arah kebijakan ini memerlukan proses yang konsisten.

Pencapaian tidak dapat dilakukan dalam sekejap atau serta merta, namun dibutuhkan upaya yang gigih dan persisten, sekaligus adaptif terhadap keadaan sosial ekonomi yang ada.

Namun demikian, harga dan teknologi energi fosil dunia saat ini lebih kompetitif, murah, dan tersedia melimpah sebagai sumber daya alam.

Pada 2017, misalnya, kapasitas pembangkit tenaga listrik energi fosil Indonesia masih sebesar 85 persen, utamanya batu bara.

Pada 2025 energi primer kelistrikan diproyeksikan sebesar 102,6 MTOE, porsi terbesar batu bara 59 persen, disusul EBT 27 persen dan gas 14,1 persen, meskipun pada tahun 2050 porsi batu bara diproyeksikan berkurang menjadi 52 persen.

Banyak negara dan daerah juga secara ekonomi masih sangat bergantung dari aktifitas eksploitasi dan pembakaran energi fosil.

Di Indonesia, roda perekonomian dan keuangan negara, termasuk kestabilan fiskal dana bagi hasil yang menopang anggaran di berbagai daerah, juga masih signifikan bertumpu pada energi fosil.

Karena itu, memaksa beralih drastis ke energi baru akan melumpuhkan dan memiskinkan masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia.

Jika ini terjadi, akan memunculkan bentuk ketidakadilan baru, yang bertentangan dengan salah satu prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak ada satu negara pun yang boleh tertinggal (no one country left behind).

Oleh karena itu, transisi ke energi nonfosil harus dipandang secara bijaksana dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

Namun satu hal yang pasti adalah Indonesia harus terus menegaskan upaya transisi tersebut agar di masa depan kita tidak tertinggal dari negara-negara lain dan tidak terjebak di dalam kondisi kelangkaan energi.

Secara spesifik, Indonesia hingga hari ini terus berupaya keras untuk menaikkan bauran energi dari sektor EBT, seperti tenaga matahari, PLTA (air), panas bumi, tenaga angin maupun bio massa.

Namun demikian, kondisi alam yang banyak berawan dan bermusim penghujan, tiupan angin yang tidak stabil, serta karakteristik wilayah kepulauan yang kadang jauh dari sumber-sumber energi potensial masih menjadi kendala.

Sekali lagi, semua ini harus terkomunikasikan dengan baik kepada dunia dan para anggota G20 agar dapat saling bahu membahu untuk memberikan kontribusi bersama mendukung upaya Indonesia sesuai dengan perencanaan strategis nasional.

Hal tersebut juga penting ditekankan oleh pemerintah agar negara-negara anggota G20 sekaligus memahami bahwa kesempatan untuk terlibat di dalam investasi hijau dan energi terbarukan di Indonesia masih sangat besar dan luas.

Sehubungan dengan konstelasi di atas, beberapa strategi perlu dilakukan Indonesia dalam kapasitasnya sebagai presidensi G20.

Misalnya, Indonesia mendorong instrumen diplomasi yang efektif kepada negara-negara anggota G20 agar objektif mempertimbangkan karakteristik yang berbeda di berbagai negara dalam proses transisi energi.

Indonesia juga harus mendorong agar negara-negara maju mau bekerja sama secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan teknologi penggunaan dan pemanfaatan energi primer yang efisien, bersih, dan terjangkau.

Sementara itu, dari sisi kelistrikan dan penggunaan batu bara, dibutuhkan sinkronisasi dan reorientasi target bauran energi kelistrikan di Indonesia.

Hal tersebut terkait dengan rencana bauran energi kelistrikan Indonesia pada rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) dan target dinamis bauran listrik rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

Pemerintah juga perlu memberi kepastian peraturan terkait energi terbarukan. Perubahan peraturan, konon, akan membuat pelaku industri energi terbarukan kesulitan membuat proyeksi jangka panjang, terutama terkait masalah harga kepemilikan dan skema penanggungan risiko keadaan luar biasa (force majeure).

Oleh karena itu, kepastian regulasi yang jelas adalah kebutuhan mendesak dalam rencana strategis jangka panjang.

Hal ini juga penting guna meyakinkan negara-negara anggota G20 lainnya untuk ikut terlibat dalam agenda ini.

Selanjutnya kesehatan PLN harus juga menjadi perhatian khusus. Kerugian dan arus kas negatif terus menerus membuat perusahaan pemasok listrik negara ini mengalami masalah dalam memenuhi kewajiban operasional. Sementara itu, tarif energi terbarukan dinilai masih tinggi.

Karena itu, pemerintah perlu mendorong tarif pembangkit listrik energi terbarukan kompetitif agar harganya lebih menarik terutama bagi pelaku investasi di sektor energi yang berasal dari negara-negara anggota G20.

Secara ideal, harga keekonomian energi terbarukan setidaknya turun di bawah harga keekonomian bahan bakar fosil.

Semoga ke depan pemerintah akan lebih sensitif terhadap energi terbarukan dan semakin konsisten dalam merealisasikannya pada tahun-tahun mendatang.

Jadi pendeknya, semua masalah dan kendala transisi energi terbarukan Indonesia tersebut semestinya tersampaikan dengan baik oleh Presiden Jokowi kepada semua anggota G20, agar kesepahaman semakin terbentuk dan peluang-peluang keterlibatan negara lain semakin terbuka lebar. Semoga saja demikian.