Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: G20 Jangan Sampai Pecah, Perdamaian Kunci Pemulihan Ekonomi Dunia

Kompas.com - 29/04/2022, 17:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia berkeinginan menyatukan G20.

Oleh karena itu, jangan sampai ada perpecahan di antara negara-negara anggota organisasi internasional itu.

"Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia," ujar Jokowi dalam keterangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/4/2022).

Dia melanjutkan, sebagai pemegang mandat presidensi G20 pada 2022, dirinya telah berbicara dengan beberapa pemimpin negara dan Sekretaris Jenderal PBB dalam dua bulan terakhir tentang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali, November mendatang.

Baca juga: Jokowi: Presiden Putin Menyatakan Hadir di KTT G20

Presiden pun mengungkapkan sering berdiskusi lewat telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk di antaranya soal perang Rusia-Ukraina.

"Pada 7 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kemudian 8 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan 16 Maret 2022, saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau," tutur Jokowi.

"Kemudian 22 Maret 2022, dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, dan 31 Maret 2022 melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, serta 12 April 2022 dengan Sekjen PBB Antonio Guterres," ungkapnya.

Selain itu, pada hari Rabu (27/4/2022) pukul 15.00 WIB, Jokowi juga berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Baca juga: AS dan Sekutunya Diharapkan Tak Boikot G20 jika Rusia Hadir

Kemudian pada Kamis (28/4/2022) presiden juga melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Portugal Marcelo de Sousa dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, Presiden Jokowi memperoleh kabar mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina.

Dalam pembicaraan itu, dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia.

"Saya tegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain," jelas Jokowi.

"Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan," lanjutnya.

Baca juga: Rusia Diharapkan Terima Putusan Jokowi Undang Presiden Ukraina ke G20

Kepala Negara memahami bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia.

Menurutnya, jika berbicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang memengaruhinya saat ini, yaitu pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina.

"Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelenskyy untuk hadir dalam KTT G20," ungkapnya.

Baca juga: Ungkap Alasan Undang Ukraina di G20, Jokowi: Untuk Pemulihan Ekonomi Dunia

Sementara itu, dalam perbicangan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Putin juga memberikan kabar mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

Dalam perbincangan tersebut, Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri.

"Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com