Kompas.com - 28/04/2022, 16:33 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali kemungkinan penggunaan pasal pencucian uang dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Panajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Kamis (28/4/2022).

“Tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini memang KPK gandengkan dengan perkara korupsi, karena rasa-rasanya sekarang ini para koruptor itu tidak kapok kalau hanya pidana badan,” tutur Firli.

Firli menilai penerapan pasal tindak pidana korupsi (tipikor) kerap tak membuat para terpidana kapok.

Baca juga: KPK Belum Temukan Cukup Bukti Keterlibatan Ganjar Pranowo dalam Kasus Korupsi E-KTP

Berbeda dengan penggunaan pasal TPPU yang mana para pelaku korupsi akan berhadapan dengan perampasan aset.

Ia menyebut, pihaknya tengah mendalami apakah ada dana atau transaksi yang disamarkan dalam perkara ini.

“Jadi seandainya itu bisa dibuktikan ya tentu kita akan lakukan penyidikan di TPPU juga,” kata Firli.

Diketahui Abdul Gafur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK usai operasi tangkap tangan di Jakarta dan Kalimantan Timur pada 12 Januari 2022.

Baca juga: KPK Buka Peluang Jerat Bupati PPU dengan Pasal Pencucian Uang

Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi penerimaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Timur, tahun 2021-2022.

Dalam pengembangan penyidikan KPK menduga ada sejumlah aset milik Abdul Gafur yang diakui dengan identitas Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis dan sejumlah nama lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Dalami Perintah Sambo ke 31 Polisi yang Diduga Langgar Etik dalam Kematian Brigadir J

Polri Dalami Perintah Sambo ke 31 Polisi yang Diduga Langgar Etik dalam Kematian Brigadir J

Nasional
Dana BOS Pesantren Tahap II Segera Cair, Kemenag sedang Validasi Data Santri

Dana BOS Pesantren Tahap II Segera Cair, Kemenag sedang Validasi Data Santri

Nasional
Polri: Irjen Ferdy Sambo Ditahan di Mako Brimob

Polri: Irjen Ferdy Sambo Ditahan di Mako Brimob

Nasional
KSP Sebut Pemerintah Terus Salurkan Bantuan bagi Warga Lanny Jaya Meski Sulit Dijangkau

KSP Sebut Pemerintah Terus Salurkan Bantuan bagi Warga Lanny Jaya Meski Sulit Dijangkau

Nasional
Zulhas Sebut KIB Akan Pakai Politik Gagasan dalam Pemilu 2024

Zulhas Sebut KIB Akan Pakai Politik Gagasan dalam Pemilu 2024

Nasional
Kasus Brigadir J dan Bujukan Orangtua yang Buat Bharada E Buka-bukaan

Kasus Brigadir J dan Bujukan Orangtua yang Buat Bharada E Buka-bukaan

Nasional
Daftarkan Golkar ke KPU, Airlangga: Pemilu Harus Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Daftarkan Golkar ke KPU, Airlangga: Pemilu Harus Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Nasional
Polri Sebut Hasil Otopsi Kedua Brigadir J Segera Diumumkan

Polri Sebut Hasil Otopsi Kedua Brigadir J Segera Diumumkan

Nasional
Meski Aturan Turunan Belum Terbit, Kementerian PPPA Tegaskan UU TPKS Sudah Bisa Diterapkan

Meski Aturan Turunan Belum Terbit, Kementerian PPPA Tegaskan UU TPKS Sudah Bisa Diterapkan

Nasional
Prabowo: Saya Akan Berjuang Perkokoh Hubungan RI dan Malaysia

Prabowo: Saya Akan Berjuang Perkokoh Hubungan RI dan Malaysia

Nasional
PSI Targetkan Lolos Senayan, Raih 10,6 Juta Suara di Seluruh Indonesia

PSI Targetkan Lolos Senayan, Raih 10,6 Juta Suara di Seluruh Indonesia

Nasional
Butuh Waktu Sebulan buat Polri Ungkap Tersangka Dalang Pembunuhan Brigadir J

Butuh Waktu Sebulan buat Polri Ungkap Tersangka Dalang Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Perhatian Presiden Dinilai Jadi Pendorong Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J

Perhatian Presiden Dinilai Jadi Pendorong Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J

Nasional
PSI: Capres Jokowi Akan Jadi Capres PSI

PSI: Capres Jokowi Akan Jadi Capres PSI

Nasional
KPK Resmikan Gedung Penyimpanan Barang Sitaan Korupsi di Cawang

KPK Resmikan Gedung Penyimpanan Barang Sitaan Korupsi di Cawang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.