Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkat Kasus Minyak Goreng, Kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan Melesat

Kompas.com - 28/04/2022, 15:24 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepercayaan publik kepada pihak Kejaksaan melesat setelah Kejaksaan Agung menetapkan tersangka terkait pemberian fasilitas ekspor minyak goreng pada 19 April 2022.

Tren ini diketahui dari perbandingan hasil dua kali survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, yakni pada 14-19 April 2022 dan 20-25 April 2022.

"Kejaksaan, di survei sebelum tanggal 20, ada di peringkat ke-8 antara (publik yang merasa) percaya dan sangat percaya," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam jumpa pers pada Kamis (28/4/2022).

"Tapi, di survei 20-25 April, (Kejaksaan) sudah masuk ke peringkat empat. Peristiwa yang menurut saya memengaruhi kenapa kejaksaan public trust-nya naik adalah peristiwa penegakan hukum terhadap mereka yang disebut mafia minyak goreng," ucap dia.

Baca juga: Mulai Hari ini, Larangan Ekspor CPO dan Minyak Goreng Diberlakukan

Akibat penetapan tersangka ini, Kejaksaan berhasil menyalip lembaga-lembaga penegakan hukum yang sebelumnya lebih dipercaya publik, seperti Mahkamah Agung (4), Mahkamah Konstitusi (5), pengadilan (6), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (7).

Sementara itu, tiga besar lembaga negara yang paling dipercaya publik tak berubah, yakni TNI (1), presiden (2), dan Polri (3).

Dalam survei kedua, Indikator Politik Indonesia juga menanyakan ihwal sejauh mana keyakinan publik bahwa Kejaksaan sanggup menuntaskan kasus korupsi minyak goreng ini.

Sebagian besar yakin (52,1 persen) atau sangat yakin (9,4 persen).

"Tapi saya menyoroti yang kurang yakin atau tidak yakin sama sekali. Meski mayoritas yakin Kejaksaan mampu menuntaskan, tapi ada kurang lebih 34 persen masyarakat yang mengikuti kasus ini dan tidak yakin kejaksaan bisa menyelesaikan," ujar Burhanuddin.

"Itu sesuatu yang harus diwaspadai. Ada sepertiga yang tahu tapi tidak yakin. Oleh karenanya Kejaksaan harus membuktikan bahwa Kejaksaan serius menangani kasus ini," ucap dia.

Baca juga: Tangani Kasus Minyak Goreng, Jaksa Agung Minta Jajarannya Netral dan Tak Terpengaruh Kepentingan Politik

Kejaksaan Agung menetapkan sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka karena memberikan izin ekspor bagi perusahaan eksportir minyak sawit yang tidak memenuhi ketentuan DMO dan DPO (domestic price obligation).

Lalu, ada tiga orang dari korporasi besar produsen minyak goreng yang juga jadi tersangka dalam perkara ini.

Ketiga orang itu yakni Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang.

Dalam survei 20-25 April 2022, Indikator Politik Indonesia melakukannya melalui telepon, dengan target populasi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan memiliki ponsel, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Baca juga: Tersangka Kasus Minyak Goreng Diumumkan Kejagung, Eks Jubir KPK: Apakah KPK Akan Jadi Masa Lalu?

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD), teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Total, sampel penelitian ini mencakup 1.219 responden yamg dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Adapun margin of error survei diperkirakan ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

"Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih," kata Burhanuddin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com