Kompas.com - 28/04/2022, 14:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin memperlihatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak serius dalam melakukan pembenahan dan pengawasan internal.

"Ini menunjukkan BPK tidak pernah serius membenahi instansinya. Padahal BPK adalah salah satu lembaga yang mestinya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi," kata Egi dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (28/4/2022).

Egi mengatakan, dengan kasus suap terhadap auditor BPK yang sudah terjadi berulang kali memperlihatkan lembaga itu gagal menjalankan fungsi instrumen pengawasan internal.

"BPK memang memiliki kode etik. Tapi penegakan hingga punishment tidak berjalan dengan baik," ujar Egi.

Baca juga: Berkaca dari Kasus Bupati Bogor, Predikat WTP Tak Jamin Kepala Daerah Bersih

KPK menetapkan 8 orang tersangka termasuk Ade dalam perkara itu setelah menggelar operasi tangkap tangan. Dalam penangkapan itu, KPK juga menyita uang dalam pecahan rupiah sebesar Rp 1,024 miliar yang diduga untuk menyuap 4 auditor BPK itu.

Ade dan 3 anak buahnya serta 4 auditor BPK ditangkap tim KPK pada 27 April 2022. Ade dan ketiga anak buahnya diduga menyuap 4 orang auditor BPK perwakilan Jawa Barat sebesar Rp 1,9 miliar demi mendapatkan predikat opini WTP dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Ade diduga memerintahkan 3 anak buahnya yakni Sekdis Dinas PUPR Bogor Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik untuk menyuap 4 pegawai BPK supaya mendapatkan predikat audit wajar tanpa pengecualian. Ketiga pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Bogor itu turut menjadi tersangka.

Baca juga: Suap Bupati Bogor Ade Yasin dan Deretan Kasus Jual Beli WTP BPK

Sebanyak 4 pegawai BPK yang menjadi tersangka penerima suap dalam perkara itu adalah Anthon Merdiansyah selaku Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Arko Mulawan selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor, Hendra Nur Rahmatullah Karwita selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.

Menurut KPK, laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 buruk dan bisa berdampak terhadap kesimpulan disclaimer. Salah satu penyebabnya adalah auditor BPK menemukan penyimpangan dalam proyek perbaikan jalan Kandang Roda-Pakansari yang masuk dalam program Cibinong City A Beautiful.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Nasional
Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Nasional
Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Nasional
Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Nasional
Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Nasional
Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Nasional
Melihat Lebih Dekat Mobil Kepresidenan Indonesia dari Masa ke Masa

Melihat Lebih Dekat Mobil Kepresidenan Indonesia dari Masa ke Masa

Nasional
Polah Ferdy Sambo Terkait Penembakan Brigadir J: Dulu Menangis, Kini Akui Jadi Dalang Pembunuhan

Polah Ferdy Sambo Terkait Penembakan Brigadir J: Dulu Menangis, Kini Akui Jadi Dalang Pembunuhan

Nasional
Hadiri Kongres IPNU-IPPNU, Gus Muhaimin Ajak Kader IPNU-IPPNU Teguhkan 3 Landasan

Hadiri Kongres IPNU-IPPNU, Gus Muhaimin Ajak Kader IPNU-IPPNU Teguhkan 3 Landasan

Nasional
Deklarasi Koalisi Bersama Gerindra, PKB: Tidak akan Keluar dari Muhaimin dan Prabowo

Deklarasi Koalisi Bersama Gerindra, PKB: Tidak akan Keluar dari Muhaimin dan Prabowo

Nasional
Bupati Pemalang Temui Seseorang di Gedung DPR RI Sebelum Ditangkap, KPK: Belum Ada Bukti Terlibat

Bupati Pemalang Temui Seseorang di Gedung DPR RI Sebelum Ditangkap, KPK: Belum Ada Bukti Terlibat

Nasional
Polisi: Kalaupun Istri Ferdy Sambo Dilecehkan Brigadir J, Bukan Terjadi di Rumah Dinas

Polisi: Kalaupun Istri Ferdy Sambo Dilecehkan Brigadir J, Bukan Terjadi di Rumah Dinas

Nasional
Menanti Pendamping Prabowo Subianto Usai Umumkan Maju jadi Capres 2024...

Menanti Pendamping Prabowo Subianto Usai Umumkan Maju jadi Capres 2024...

Nasional
Marzuki Alie Hadiri Rapimnas Gerindra, Prabowo: Tanda-tanda Ingin Bergabung

Marzuki Alie Hadiri Rapimnas Gerindra, Prabowo: Tanda-tanda Ingin Bergabung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.