Jokowi: Saya Tak Mungkin Membiarkan Warga Kesulitan Dapatkan Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ia tidak mungkin membiarkan masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Oleh karena itu, presiden meminta pelaku industri minyak sawit memahami kebijakan larangan ekspor yang diterapkan pemerintah.

"Saya ingin menegaskan bagi pemerintah kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan," ujar Jokowi dalam keterangan videonya pada Rabu (27/4/2022).

"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu (kesulitan mendapat minyak goreng) terjadi," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Ironis, Indonesia Produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia, tapi Sulit Dapat Minyak Goreng

Jokowi menyampaikan, sudah empat bulan kelangkaan minyak goreng berlansgung.

Pemrintah pun sudah mengupayakan berbagai kebijakan tetapi belum efektif.

"Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari sleuruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat," kata dia. 

Jokowi mengakui, larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, yakni berisiko mengurangi potensi hasil panen petani yang tidak terserap.

Namun, kata dia, kebijakan ini bertujuan menambah pasokan dalam negeri hingga melimpah.

"Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya kalau melihat kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi," tutur kepala negara.

Baca juga: Jokowi Akui Larangan Ekspor Minyak Goreng Bakal Timbulkan Dampak Negatif

Jokowi menyampaikan, volume bahan baku minyak goreng yang diproduksi di dalam negeri dan untuk ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri.

Oleh karena itu, masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika semua pihak mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

"Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam begeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan," ujar Jokowi.

"Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," kata dia.