Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Kerahkan Jajarannya Kawal Pembatasan Ekspor Produk Turunan CPO

Kompas.com - 27/04/2022, 16:13 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto memerintahkan jajarannya memantau implementasi kebijakan larangan sementara ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Agus menyampaikan, pemantauan ini mulai diberlakukan pada Kamis (28/4/2022).

"Terkait dengan tambahan tugas untuk pengawalan pembatasan ekspor produk turunan CPO, CPO-nya enggak dilarang, ekspor CPO boleh tapi produk turunannya yang tidak boleh," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Menurutnya, hal ini juga dilakukan dalam rangka mengimplentasikan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Baca juga: Airlangga: Larangan Ekspor hingga Tercapai Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Adapun nota kesepahaman itu dibuat guna mengatasi kejahatan transnasional maupun kejahatan ekonomi.

Ia menambahkan, pengawasan akan dilakukan di wilayah perlintasan Indonesia dengan berlandaskan kerja sama tersebut.

"Nanti kami akan kerja sama, termasuk dengan wilayah untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan atas larangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Termasuk, mempermudah proses ekspor CPO-nya," jelas dia.

Baca juga: Larangan Ekspor Produk Sawit Berlaku hingga Harga Minyak Goreng Curah Rp 14.000 Per Liter

Diketahui, pemerintah telah melarang sementara ekspor produk sawit bahan baku minyak goreng refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dengan tiga kode Harmonized System (HS) mulai 28 April 2022.

Tiga kode HS yang dilarang ekspor untuk sementara waktu adalah 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39.

Pada 27 April 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, pelarangan ekspor bahan mentah ini hanya berlaku sementara, tepatnya hingga harga minyak goreng terjangkau oleh masyarakat, yakni Rp 14.000 per liter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com