Kontras dan LBH Jakarta Heran, Hakim Jadikan BAP Polisi sebagai Alat Bukti dalam Kasus Begal Salah Tangkap di Bekasi

Kompas.com - 27/04/2022, 15:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim advokasi anti-penyiksaan yang terdiri dari perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Cikarang, terhadap 4 terdakwa kasus begal salah tangkap di Tambelang, Bekasi.

Dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim justru mengakui dan menyatakan keterangan di luar pengadilan sebagai alat bukti yang sah.

Keterangan di luar pengadilan itu berupa berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama para tersangka dan saksi.

"Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang ia nyatakan di muka persidangan," kata Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rezaldy dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2022).

Baca juga: Tim Advokasi Anti-Penyiksaan Sayangkan Majelis Hakim Tak Pertimbangkan Temuan Komnas HAM dalam Kasus Begal Fikry Cs

Pemakaian BAP penyidikan sebagai alat bukti dianggap semakin absurd, sebab investigasi yang dilakukan Komnas HAM menemukan bahwa terjadi serangkaian penyiksaan oleh polisi sebelum dan selama BAP.

Temuan ini sudah dirilis Komnas HAM sejak 20 April 2022.

"Terlebih, terungkap fakta dalam persidangan bahwa para terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan mengalami serangkaian penyiksaan oleh anggota Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi," kata Andi.

"Sehingga BAP tersebut tidak layak dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan," imbuhnya.

Baca juga: Kontras dan LBH Jakarta: Vonis Ringan Begal Salah Tangkap di Bekasi Tunjukkan Hakim Ragu-ragu

Di samping itu, Kontras dan LBH Jakarta juga menyoroti digunakannya keterangan saksi verbalisan yaitu penyidik pembantu yang memeriksa para terdakwa.

Andi menjelaskan, keabsahan keterangan saksi verbalisan telah dikesampingkan dalam berbagai putusan pengadilan, karena tidak memiliki kekuatan pembuktian lantaran konflik kepentingan dengan perkara.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Peristiwa yang Buat Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Masalah 'Martabat' Meragukan

3 Peristiwa yang Buat Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Masalah "Martabat" Meragukan

Nasional
Bertambah Satu, Jemaah Haji Wafat Kini Total Jadi 89 Orang

Bertambah Satu, Jemaah Haji Wafat Kini Total Jadi 89 Orang

Nasional
Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Jokowi Belum Putuskan Nama Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Nasional
Komandan Paspampres Pastikan Anggotanya yang Pukul Warga Solo Bakal Disanksi

Komandan Paspampres Pastikan Anggotanya yang Pukul Warga Solo Bakal Disanksi

Nasional
Hari Ini, 2.430 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Hari Ini, 2.430 Jemaah Haji dari 6 Debarkasi Pulang ke Indonesia

Nasional
Gibran Marah Anggota Paspampres Pukul Warga Solo, Komandan Paspampres Minta Maaf

Gibran Marah Anggota Paspampres Pukul Warga Solo, Komandan Paspampres Minta Maaf

Nasional
Sidang Tahunan 2022, Ornamen Batik Kawung Akan Hiasi Lobby Gedung Parlemen

Sidang Tahunan 2022, Ornamen Batik Kawung Akan Hiasi Lobby Gedung Parlemen

Nasional
Sidang Tahunan 2022 Digelar Kapasitas 100 Persen, Para Tamu Wajib PCR

Sidang Tahunan 2022 Digelar Kapasitas 100 Persen, Para Tamu Wajib PCR

Nasional
Partai Ummat Daftar Pemilu 2024, Amien Rais Ingin Sadarkan Anak Bangsa

Partai Ummat Daftar Pemilu 2024, Amien Rais Ingin Sadarkan Anak Bangsa

Nasional
Jokowi Diskusi 2,5 Jam dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Bahas soal Krisis

Jokowi Diskusi 2,5 Jam dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Bahas soal Krisis

Nasional
Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Persilakan PKB Usulkan Nama Cawapres

Soal Pendamping Prabowo, Gerindra Persilakan PKB Usulkan Nama Cawapres

Nasional
Disebut Restui Prabowo dan Ganjar Maju Pilpres, Jokowi: Masa Saya Bilang Jangan

Disebut Restui Prabowo dan Ganjar Maju Pilpres, Jokowi: Masa Saya Bilang Jangan

Nasional
Kapolri Diminta Evaluasi Terbuka Usai Bubarkan Satgassus Merah Putih

Kapolri Diminta Evaluasi Terbuka Usai Bubarkan Satgassus Merah Putih

Nasional
Andalkan Loyalis Amien Rais, Partai Ummat Sesumbar Bakal Masuk 3 Besar DPR RI

Andalkan Loyalis Amien Rais, Partai Ummat Sesumbar Bakal Masuk 3 Besar DPR RI

Nasional
Imparsial Singgung Dugaan Intervensi Sambo Terkait Satgassus Merah Putih dan Kasus Brigadir J

Imparsial Singgung Dugaan Intervensi Sambo Terkait Satgassus Merah Putih dan Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.