Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Drama Rasuah (Kembali) Terjadi Lagi, Kali Ini Bogor

Kompas.com - 27/04/2022, 14:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Mari kita lihat negara tercinta ini
Semakin banyak oknum katanya
Yang menjilat sana-sini
Lidah yang bukan main panjangnya
Bisa menjilat siapa saja
hamba taat penjilat nikmat
Mulai dari kalangan mahasiswa sampai penguasa negara
Semua berlomba-lomba memiliki kekuasaan
Tak ingin sedikit pun diganggu dengan aturan
karena nikmat menjadi nomor satu
Urusan perut tak boleh dicatut
Inilah yang terjadi
Inilah yang terlihat
Bukan sok bijak
Bukan sok suci
Hanya merasa sedih
Hanya merasa sakit
Bahwa legalitas hanya sebatas tanda tangan di atas kertas
Legitimasi dijadikan jalan mencari kursi

Tangan di atas meja tak lagi suci
Tak lagi bersih
Berdebu, usang dan tak berprikemanusiaan

Kesengsaraan muncul ke atas permukaan
Enggan pergi
Enggan menghilang
Ia akan terus menghantui
Kekuasaan yang tak perduli akan keadilan
Kekuasaan yang buta akan kemanusiaan
Kekuasaan yang digunakan untuk menjatuhkan
Segala sisi kebaikan yang mencoba hidup

Negara tercinta ini semakin banyak memiliki warna
Namun saling pudarkan satu sama lainnya

Bicara ideologi kanan kiri sudah tak patut lagi
Tak boleh dilakukan di lorong manapun
Semua harus nurut dengan segala aturan yang tak patut

Semakin banyak warna yang mulai hilang
Bahan bacaan yang menebalkan warna dihilangkan
DIHARAMKAN
Dijadikan barang bukti penangkapan

Literasi dikatakan pembodohan
Literasi semakin terpinggirkan
Literatur berdebu dan usang
Literatur semakin tak berharga dan dijauhkan

Menyedihkan
Semua hilang
Kemanusiaan
Keadilan
karena lapar kekuasaan lapang kesengsaraan

Mari kita nikmati saja semuanya
Aku khawatir
Yang sadar mulai enggan berbicara
Mulai hilang dari perabadan
karena aturan pesanan
Kejam memang
Tapi semua itu adalah kenyataan

Kita harus mulai membangun kembali
Kemanusiaan yang mulai runtuh
Keadilan yang perlahan menghilang
Berkat laparnya kekuasaan
Rakyat kecil hanya bisa menerima lapang dada kesengsaraan
Setiap hari harus menjadi sarapan
Bahwa setiap perjuangan hanya sebuah kesia-siaan
Semua bisa dibeli dengan uang yang terlanjur dituhankan

Sajak “Lapar Kekuasaan Lapang Kesengsaraan” yang saya temukan di laman Lelahbersajak.com ini begitu gamblang menukilkan fenomena kekuasaan yang membutakan.

Dari kacamata kekuasaan, asal uang menjadi kabur karena begitu laparnya mereka yang berkuasa.

Pemberi uang pun juga samar, karena kekuasaan sangat mendamba uang dengan segala cara.

Tidak ada yang menyangka, pilar kokoh kekuasaan beberapa periode kerabat Yasin di Bogor, Jawa Barat, akhirnya runtuh juga.

Setelah sang kakak Rahmat Yasin menjadi Bupati Bogor untuk dua periode (2008-2014), sang adik – Ade Munawaroh Yasin - meneruskan dinasti politik keluarga dengan menjadi penerusnya sebagai Bupati Bogor (2018-2020).

Sementara istri Rahmat Yasin, Elly Halimah Rachmat Yasin masih aktif sebagai anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan tengah menakhodai PPP Kabupaten Bogor sebagai ketua.

Ketiganya dikenal sebagai politisi handal dan kini dua di antaranya, yakni kakak adik, Rahmat dan Ade berakhir sama sebagai pelaku rasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terbaru dengan menangkap Bupati Bogor Ade Yasin, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat serta rekanan swasta (Rabu, 27/4/2020).

Sejak menang sebagai bupati terpilih dari Pilkada 2018, strategi politiknya banyak dikagumi lawan-lawan politiknya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com