Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras dan LBH Jakarta: Vonis Ringan Begal Salah Tangkap di Bekasi Tunjukkan Hakim Ragu-ragu

Kompas.com - 27/04/2022, 13:35 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim advokasi anti-penyiksaan yang terdiri dari perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai ada yang keliru terhadap vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Cikarang terhadap 4 terdakwa kasus begal salah tangkap di Tambelang, Bekasi.

Adapun majelis hakim menjatuhkan pidana 10 bulan penjara kepada terdakwa Abdul Rohman, dan pidana 9 bulan penjara kepada M. Fikry, M. Rizky, dan Randi Apriyanto.

Sebelumnya, keempat terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 dengan ancaman pidana penjara 12 tahun.

"Terhadap putusan tersebut, menjadi lumrah ketika publik kemudian bertanya-tanya, dakwaan dengan ancaman pidana yang begitu tinggi mengapa diterapkan begitu rendah," ungkap Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rezaldy dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2022).

Baca juga: Komnas HAM: Korban Salah Tangkap Polsek Tambelang Bekasi Disiksa 7 Jam hingga Terpaksa Mengaku

Sebelumnya, selama persidangan, sejumlah ahli telah memberikan keterangan yang meringankan para terdakwa.

Salah satu saksi itu yakni pakar telematika Roy Suryo yang memberikan keterangan bahwa, sesuai rekaman CCTV, Fikry terbukti ada di tempat lain ketika pembegalan yang dituduhkan terjadi pada 24 Juli 2021 dini hari.

Motor yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian juga terkonfirmasi ada di tempat lain.

Di sisi lain, sebelumnya, Komnas HAM juga melakukan pemantauan dan penyelidikan atas kasus ini, dan menemukan bahwa terjadi penyiksaan kepada para terdakwa oleh anggota Polsek Tambelang.

Baca juga: Menanti Vonis Seadil-adilnya untuk Korban Salah Tangkap di Bekasi yang Terpaksa Mengaku Begal karena Disiksa Polisi...

Para terdakwa terpaksa mengakui pembegalan yang dituduhkan lantaran berada di bawah ancaman dan penyiksaan petugas, baik ketika penangkapan maupun pemeriksaan.

Andi kemudian menyinggung pepatah masyhur di dunia peradilan yang semestinya diacu majelis hakim PN Cikarang dalam perkara ini, yaitu "lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah".

"Dalam keraguan, hakim akan menggunakan hukuman yang paling meringankan bagi terdakwa (asas in dubio pro reo)," kata Andi.

"Dari sana kami menilai bahwa majelis hakim sebenarnya meyakini bahwa para terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud, namun sayangnya majelis hakim tidak berani memutus bebas para terdakwa melainkan dengan bersiasat memberikan putusan rendah," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Soal Usung Siapa di Pilkada Jakarta, Nasdem Sebut Anies dan Tokoh Lain Punya Peluang Sama

Nasional
KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

KPK Ungkap Dugaan Uang Korupsi di DJKA Mengalir sampai BPK

Nasional
KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

KemenPPPA Minta Polri Pastikan Polwan Pembakar Suami Didampingi Psikolog Klinis

Nasional
Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Nasional
Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Laporkan Hasil KTT Gaza ke Jokowi, Prabowo Singgung Strategi Jika Gencatan Senjata Tak Terwujud

Nasional
Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Prabowo: Afrika Memandang Indonesia sebagai Contoh Negara Berkembang yang Berhasil

Nasional
Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai 'Master Plan'

Investor Asing Diyakini Tetap Tertarik Jika IKN Sesuai "Master Plan"

Nasional
KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

KPK Tahan Pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jateng yang Tangani Puluhan Proyek Jalur Kereta

Nasional
Soal Kasus 'Vina Cirebon', Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Soal Kasus "Vina Cirebon", Mahfud: Menurut Saya Memang Ada Permainan

Nasional
Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Muhadjir: Korban Judi Online Bukan Hanya Kalangan Bawah, Tapi Kalangan Atas dan Intelektual

Nasional
Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Anak Buahnya Dilaporkan Hasto ke Dewas sampai Bareskrim, Direktur KPK: Kami Sambut Baik

Nasional
Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Staf Hasto PDI-P Mau Laporkan Penyidik KPK ke Bareksrim, tapi Ditolak

Nasional
Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Sita Hp Hasto, Direktur KPK Sebut Penyidik Sudah Siapkan Diri dan Tidak Asal

Nasional
Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos

Nasional
Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan, Kementerian KP Oper Kewenangan Sertifikasi AKP ke BPPSDM KP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com