Kompas.com - 27/04/2022, 13:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim advokasi anti-penyiksaan yang terdiri dari perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai ada yang keliru terhadap vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Cikarang terhadap 4 terdakwa kasus begal salah tangkap di Tambelang, Bekasi.

Adapun majelis hakim menjatuhkan pidana 10 bulan penjara kepada terdakwa Abdul Rohman, dan pidana 9 bulan penjara kepada M. Fikry, M. Rizky, dan Randi Apriyanto.

Sebelumnya, keempat terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 dengan ancaman pidana penjara 12 tahun.

"Terhadap putusan tersebut, menjadi lumrah ketika publik kemudian bertanya-tanya, dakwaan dengan ancaman pidana yang begitu tinggi mengapa diterapkan begitu rendah," ungkap Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rezaldy dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2022).

Baca juga: Komnas HAM: Korban Salah Tangkap Polsek Tambelang Bekasi Disiksa 7 Jam hingga Terpaksa Mengaku

Sebelumnya, selama persidangan, sejumlah ahli telah memberikan keterangan yang meringankan para terdakwa.

Salah satu saksi itu yakni pakar telematika Roy Suryo yang memberikan keterangan bahwa, sesuai rekaman CCTV, Fikry terbukti ada di tempat lain ketika pembegalan yang dituduhkan terjadi pada 24 Juli 2021 dini hari.

Motor yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian juga terkonfirmasi ada di tempat lain.

Di sisi lain, sebelumnya, Komnas HAM juga melakukan pemantauan dan penyelidikan atas kasus ini, dan menemukan bahwa terjadi penyiksaan kepada para terdakwa oleh anggota Polsek Tambelang.

Baca juga: Menanti Vonis Seadil-adilnya untuk Korban Salah Tangkap di Bekasi yang Terpaksa Mengaku Begal karena Disiksa Polisi...

Para terdakwa terpaksa mengakui pembegalan yang dituduhkan lantaran berada di bawah ancaman dan penyiksaan petugas, baik ketika penangkapan maupun pemeriksaan.

Andi kemudian menyinggung pepatah masyhur di dunia peradilan yang semestinya diacu majelis hakim PN Cikarang dalam perkara ini, yaitu "lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah".

"Dalam keraguan, hakim akan menggunakan hukuman yang paling meringankan bagi terdakwa (asas in dubio pro reo)," kata Andi.

"Dari sana kami menilai bahwa majelis hakim sebenarnya meyakini bahwa para terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud, namun sayangnya majelis hakim tidak berani memutus bebas para terdakwa melainkan dengan bersiasat memberikan putusan rendah," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Surya Darmadi Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Kenakan Rompi Pink

Tersangka Surya Darmadi Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Kenakan Rompi Pink

Nasional
Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Nasional
Dalami Dugaan Transaksi Janggal di Rekening Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang PPATK?

Dalami Dugaan Transaksi Janggal di Rekening Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang PPATK?

Nasional
Surya Darmadi Sempat Bertanya Cara Membela Diri dari Tuduhan Korupsi

Surya Darmadi Sempat Bertanya Cara Membela Diri dari Tuduhan Korupsi

Nasional
Polri Melawan Arus

Polri Melawan Arus

Nasional
Pengacara Sebut Surya Darmadi Ingin Segera jalani Pemeriksaan

Pengacara Sebut Surya Darmadi Ingin Segera jalani Pemeriksaan

Nasional
Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK karena Dugaan Gratifikasi dan Suap Eks Penyidik

Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK karena Dugaan Gratifikasi dan Suap Eks Penyidik

Nasional
Digugat Mantan Pengacaranya Rp 15 Miliar, Bharada E: Enggak Punya Uang...

Digugat Mantan Pengacaranya Rp 15 Miliar, Bharada E: Enggak Punya Uang...

Nasional
MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Masker di Banten, Eks Pejabat Dinkes Lia Susanti

MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Masker di Banten, Eks Pejabat Dinkes Lia Susanti

Nasional
PPP Tak Menutup Kerja Sama dengan PDI-P meski Sudah di KIB

PPP Tak Menutup Kerja Sama dengan PDI-P meski Sudah di KIB

Nasional
Jokowi hingga KSAU Apresiasi Garuda dan Nusantara Flight dalam Demo Udara HUT Ke-77 RI

Jokowi hingga KSAU Apresiasi Garuda dan Nusantara Flight dalam Demo Udara HUT Ke-77 RI

Nasional
Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Nasional
Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.