Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Tingkatkan Kapasitas SDM lewat Kewirausahaan dan Inovasi Pendidikan

Kompas.com - 27/04/2022, 13:17 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan.

Satuan pendidikan di lingkup Kementerian KP saat ini terus didorong untuk menghasilkan inovasi dan mengembangkan kewirausahaan.

Salah satu satuan pendidikan yang telah mempraktikkan inovasi dan pengembangan kewirausahaan adalah Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) di Kampus Serang.

Politeknik AUP merupakan salah satu dari 20 satuan pendidikan lingkup Kementerian KP yang bernaung di bawah Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM).

Kementerian KP sendiri memiliki 11 satuan pendidikan tinggi dan sembilan satuan pendidikan menengah.

Baca juga: Lewat Penguatan Pendidikan Vokasi di SUPM Tegal, Kementerian KP Berupaya Tingkatkan Kemampuan SDM

Melalui berbagai satuan pendidikan tersebut, Kementerian KP menyelenggarakan pendidikan formal secara vokasional dengan pendekatan teaching factory yang menekankan 70 persen praktik dan 30 persen teori.

Para lulusannya tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi serta keahlian berstandar nasional dan internasional yang telah diakui oleh dunia usaha dan industri dalam dan luar negeri sesuai bidangnya masing-masing.

Selain itu, mereka tidak hanya menjadi tenaga kerja profesional, tetapi juga diarahkan untuk menjadi wirausaha di sektor kelautan dan perikanan.

Pada Selasa (26/4/2022), Kepala BRSDM I, Nyoman Radiarta mewakili Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono hadir dalam kunjungan kerja (kunker) di Unit Praktik Lapang Budidaya dan Sumber Daya Perairan Politeknik AUP di Serang, Provinsi Banten.

Baca juga: Wujudkan Kampung Perikanan Budi Daya, Kementerian KP Gencar Berikan Pelatihan untuk Masyarakat

Pada kesempatan itu, Nyoman mengapresiasi keinginan para peserta didik yang berencana menjadi wirausaha dibanding menjadi pekerja.

Salah satu peserta didik, Fina Ayu, taruni semester VI program studi (prodi) Teknologi Akuatur Politeknik AUP mengungkapkan bahwa ia banyak belajar mengenai kewirausahaan dan diarahkan untuk menjadi wirausaha.

“Saya tidak berminat jadi pegawai negeri sipil (PNS), tetapi ingin jadi pengusaha budi daya perikanan. Jadi tidak bergantung pada negara, tetapi membantu menciptakan lapangan kerja,” ujar Fina, dikutip dari rilis resmi Kementerian KP, Rabu (27/4/2022).

Nyoman pun mengaku senang dengan tekad kuat Fina dan anak-anak lain di Politkenik AUP. Ia pun berharap tekad dan keinginan mereka bisa terwujud.

Baca juga: Cetak SDM Unggul, Kementerian KP Melalui BLU BPPP Tegal Tingkatkan Pelayanan

“Saat ini serapan lulusan kita masih banyak yang bekerja di dunia usaha dan industri, artinya kerja di orang lain. Ditambah ada juga yang menjadi PNS, sementara wirausaha dirasa masih kurang, maka adik-adik jadilah wirausaha, jadi bosnya adik-adik sendiri, bukan jadi pegawai,” kata Nyoman.

Menurut Nyoman, wirausaha memiliki potensi pendapatan lebih besar ketimbang pegawai yang gajinya sudah ditentukan.

Halaman:


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com