Berkaca dari Peristiwa di Wadas, PP Muhammadiyah Desak Negara Evaluasi Pelaksanaan PSN

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah melakukan sejumlah hal untuk menghindari kekerasan terhadap warga dalam menjalankan proyek strategis nasional (PSN).

Desakan ini berdasarkan hasil kajian mendalam yang dilakukan PP Muhammadiyah tentang kekerasan yang dialami warga Desa Wadas, Purworejo, akibat proyek tambang andesit serta Bendungan Bener di wilayah tersebut.

Kajian tersebut dirilis dan ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas.

“Meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memitigasi secara serius, akuntabel, transparan, independen, dan profesional terkait dampak degradasi kualitas lingkungan hidup dan potensi kebencanaan yang diakibatkan oleh Proyek Strategis Nasional di seluruh Indonesia,” kata Busyro dalam rilis kajian itu, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Lakukan Studi Mendalam Kekerasan di Wadas, PP Muhammadiyah Soroti Kekuatan Buzzer

Pasalnya, dalam kasus Wadas, proyek negara justru memicu konflik struktural antara kekuatan negara dan bisnis melalui berbagai penyimpangan hukum dan pelanggaran HAM, yang coba dilawan sekuat mungkin oleh solidaritas warga

PP Muhammadiyah menyampaikan, masalah di Wadas sudah muncul sejak penentuan lokasi tambang yang tidak melibatkan aspirasi warga. Padahal, warga berkepentingan mempertahankan ruang hidup, pangan, keanekaragaman hayati setempat, hingga sumber mata air mereka.

Lalu, ada pula masalah fatal berupa maladministrasi yang menyebabkan tambang ini seakan-akan termasuk PSN. Padahal, PSN di Desa Wadas hanyalah Bendungan Bener, yang lokasinya terpisah dengan tambang.

Di sisi lain, PSN itu sendiri pun dianggap sebagai proyek ambisius yang abai aspek sosio-ekologis karena tanpa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Baca juga: Studi PP Muhammadiyah: Proyek Tambang Wadas Langgar HAM sejak Perencanaan hingga Penggusuran

Pada akhirnya, proyek-proyek semacam ini dipertanyakan maslahatnya karena fakta lapangan menunjukkan bahwa proyek seperti ini justru memperluas konflik agraria dan perampasan lahan.

“(PP Muhammadiyah) meminta pemerintah pusat membuka akses informasi dan menjelaskan terkait SIUP Proyek Strategis Nasional sebagai cara untuk memastikan bahwa agenda pembangunan ini berjalan sesuai konstitusi dan telah memenuhi asas keadilan serta kelestarian lingkungan hidup dan ekologi,” jelas Busyro.