Kompas.com - 26/04/2022, 16:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti fenomena buzzer dan disinformasi dalam kasus kekerasan yang dialami warga Desa Wadas, Purworejo, akibat kisruh proyek tambang andesit dan Bendungan Bener di desa mereka.

Sorotan itu termuat dalam hasil kajian mendalam PP Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas.

“Kekuatan buzzer bekerja nonstop dalam usaha untuk memutarbalikkan fakta (disinformasi) seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Desa Wadas,” kata Busyro dalam rilis kajian tersebut, Selasa (26/4/2022).

“Padahal pelanggaran HAM dan krisis sosio-ekologis jelas nyata di dalamnya,” tambahnya.

Baca juga: Studi PP Muhammadiyah: Proyek Tambang Wadas Langgar HAM sejak Perencanaan hingga Penggusuran

Pelanggaran HAM yang dimaksud bukan saja kekerasan fisik dan teror yang jelas dialami warga Wadas.

Sejak awal perencanaan proyek ini, warga Wadas juga tak dilibatkan, padahal mereka berhak atas ruang hidup mereka.

PP Muhammadiyah beranggapan, sejumlah fakta lapangan yang terverifikasi jelas menunjukkan bahwa sejumlah aparat kepolisian melakukan kekerasan terhadap warga, aktivis, dan jurnalis.

Di samping itu, aparat juga terindikasi melakukan konter-narasi yang bertentangan dengan fakta lapangan bahwa kekerasan memang telah terjadi secara meyakinkan kepada warga Wadas.

Baca juga: Warga Wadas Pendukung Tambang Setujui Besaran Ganti Rugi Tanah, Rp 213.000 Per Meter

Atas dasar itu, PP Muhammadiyah mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anak-anak buahnya yang terlibat dalam tindakan-tindakan di atas.

“Pemerintah juga harus menindak tegas buzzer yang merusak marwah demokrasi substantif,” ungkap Busyro.

Berkaitan dengan disinformasi, PP Muhammadiyah juga mendesak pemerintah pusat, daerah, dan kepolisian menindaklanjuti temuan lapangan Komnas HAM soal dugaan maladministrasi layanan listrik/internet.

Sebagai informasi, pemadaman listrik dan gangguan akses internet tiba-tiba terjadi ketika bentrok antara aparat dan warga.

Kepada pemerintah, PP Muhammadiyah juga meminta agar akses informasi dibuka dengan luas.

Baca juga: Harga Ratusan Bidang Tanah Tambang Quarry di Wadas Selesai Dinilai, Pembayaran Ditarget Sebelum Lebaran

Pemerintah juga didesak menjelaskan SIUP Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk membuktikan bahwa proyek di Wadas berlangsung sesuai konstitusi dan asas keadilan serta ekologis.

Terlebih, narasi-narasi liar yang beredar menyebut seakan-akan tambang andesit di Desa Wadas merupakan PSN. Padahal, PSN di Desa Wadas hanya Bendungan Bener, yang lokasinya terpisah dari area tambang.

“Hal ini mengingat sejumlah sektor dalam Proyek Strategis Nasional telah menyebabkan pergolakan lahan dan agraria dengan warga lokal sebagai korban intimidasi, kekerasan, dan teror dari aparat kepolisian,” jelas Busyro.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Nasional
PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

Nasional
Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Nasional
Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Nasional
Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

Nasional
KSAD Jenderal Dudung: 'Founding Father' Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

KSAD Jenderal Dudung: "Founding Father" Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

Nasional
Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.