Lakukan Studi Mendalam Kekerasan di Wadas, PP Muhammadiyah Soroti Kekuatan Buzzer

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti fenomena buzzer dan disinformasi dalam kasus kekerasan yang dialami warga Desa Wadas, Purworejo, akibat kisruh proyek tambang andesit dan Bendungan Bener di desa mereka.

Sorotan itu termuat dalam hasil kajian mendalam PP Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas.

“Kekuatan buzzer bekerja nonstop dalam usaha untuk memutarbalikkan fakta (disinformasi) seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Desa Wadas,” kata Busyro dalam rilis kajian tersebut, Selasa (26/4/2022).

“Padahal pelanggaran HAM dan krisis sosio-ekologis jelas nyata di dalamnya,” tambahnya.

Baca juga: Studi PP Muhammadiyah: Proyek Tambang Wadas Langgar HAM sejak Perencanaan hingga Penggusuran

Pelanggaran HAM yang dimaksud bukan saja kekerasan fisik dan teror yang jelas dialami warga Wadas.

Sejak awal perencanaan proyek ini, warga Wadas juga tak dilibatkan, padahal mereka berhak atas ruang hidup mereka.

PP Muhammadiyah beranggapan, sejumlah fakta lapangan yang terverifikasi jelas menunjukkan bahwa sejumlah aparat kepolisian melakukan kekerasan terhadap warga, aktivis, dan jurnalis.

Di samping itu, aparat juga terindikasi melakukan konter-narasi yang bertentangan dengan fakta lapangan bahwa kekerasan memang telah terjadi secara meyakinkan kepada warga Wadas.

Baca juga: Warga Wadas Pendukung Tambang Setujui Besaran Ganti Rugi Tanah, Rp 213.000 Per Meter

Atas dasar itu, PP Muhammadiyah mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anak-anak buahnya yang terlibat dalam tindakan-tindakan di atas.

“Pemerintah juga harus menindak tegas buzzer yang merusak marwah demokrasi substantif,” ungkap Busyro.