Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SAFEnet: Puncak Serangan Siber Cenderung Bersamaan dengan Momen Politik

Kompas.com - 26/04/2022, 14:25 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, situasi politik di Tanah Air merupakan salah satu faktor yang mendukung banyaknya serangan siber.

Hal itu diketahui dari pencatatan SAFEnet terkait jumlah insiden serangan siber di Indonesia tahun 2020-2021 yang menunjukkan bahwa puncak serangan siber terjadi bersamaan dengan momentum politik.

"Jadi ada satu pandangan yang beredar di kami, para peneliti bisa melihat data tersebut memperlihatkan bahwa situasi motif politik ikut mendukung banyaknya serangan siber yang terjadi," papar Damar dalam diskusi virtual, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Safenet: Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, Ikuti Standar Proteksi di Uni Eropa

Damar mengatakan, serangan siber kerap terjadi saat situasi politik terkait dinamika kebijakan yang dilakukan pemerintah ramai diperbincangkan publik, misalnya, kebijakan pemerintah mengatasi Covid-19 dengan mengeluarkan Undang-Undang Omnibuslaw atau ramainya isu rasisme di Indonesia.

"Di tahun 2020 kita punya catatan misalnya banyak aksi mahasiswa yang turun ke jalan dan ternyata mereka melakukan aksi mengaku mendapatkan serangan digital dan itu kan kurang lebih senada dengan yang kami lihat selama dua tahun terakhir," ucap Damar.

Lebih lanjut, Damar menjelaskan bahwa serangan siber merupakan serangan yang khas karena menargetkan korbannya dengan prasarana teknologi digital.

Baca juga: Usulan RUU Keamanan Siber, BSSN sampai BIN Harus Dilibatkan

Ia menyebutkan, pelaku melakukan serangan siber bisa saja berbeda-beda seiring dengan kemajuan teknologi. Namun, niat jahat dari pelaku dan dampak serangannya relatif sama.

"Kita bisa lihat, yang selalu sama niatnya, bagaimana motif sebuah serangan itu terjadi niatnya tidak jauh-jauh dari tiga hal, pertama apakah itu sifatnya pribadi atau dendam, apakah itu sifatnya ekonomi atau penguasaan uang dengan penipuan atau yang terakhir dengan sifat politik atau yang terkait dengan kuasa," ucap Damar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com