Partai Buruh yang Ingin Rayakan May Day 2022 di JIS...

"Kita khawatir kalau ada pengumpulan massa yang banyak yang berlebihan, itu dapat mengganggu pelayanan publik, mengganggu ketertiban, dan takut disusupi oleh kepentingan lainnya," kata dia.

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berorasi saat memimpin unjuk rasa buruh rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengunduran diri Ida Fauziah sebagai Menaker.

Selain Riza, Said juga menyindir dua anggota fraksi DPRD DKI Jakarta agar tidak "baper" terkait rencana penggunaan JIS oleh Partai Buruh.

“Kami mengimbau para anggota DRPD DKI, dua partai politik yang ada, saya enggak bisa sebut, dan wakil gubernur (DKI) jangan baperan dan jangan kuper (soal rencana penggunaan JIS),” kata Said.

Said menyebut bahwa Riza dan dua anggota DPRD DKI tersebut kurang informasi.

Ia juga meminta supaya anggota DPRD yang dimaksud tak sensitif terkait rencana penggunaan JIS.

“Jadi tolong anggota DPRD DKI, dua partai yang sudah bereaksi, kok ketakutan, kok sensitif. Itu hal biasa diadakan di satu pertemuan besar di stadion di luar pertandingan sepak bola,” tegas dia.

Demo KPU dan DPR

Dalam perayaan May Day kali ini, Partai Buruh bersama elemen buruh lainnya berencana menggelar aksi di dua lokasi dan waktu yang berbeda.

Dua lokasi tersebut yakni Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1 Mei dan Gedung DPR RI pada 14 Mei.

Baca juga: Partai Buruh Bakal Gelar Demo May Day di KPU, Ini Tuntutannya

Menurut Said, KPU dipilih dengan tujuan supaya lembaga penyelenggara pemilu ini benar-benar dapat menyelenggarakan pesta demokrasi pada 2024 mendatang.

“Mengapa di KPU? Karena bagi kelas pekerja, tahun 2024 menjadi penting karena akan terjadi pemilu untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, baik pilpres yang baru maupun pilkada,” terang Said.

Selain itu, penyelenggaraan Pemilu 2024 juga menjadi penting bagi kelas pekerja karena momentum tersebut akan berimplikasi terhadap masa depan mereka.

Karena itulah, pihaknya mendorong supaya KPU dapat menggelar Pemilu 2024.

Walaupun demikian, Said mempunyai tiga tuntutan ketika KPU menggelar Pemilu 2024.

“Satu, pemilu yang jujur dan adil; dua, tolak politik uang atau money politic; tiga, tetapkan pemilu legislatif dan eksekutif atau pilpres pada 14 februari 2024,” kata Said.