Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Prediksi Idul Fitri Pemerintah dan Muhammadiyah Bersamaan | Janji Nasdem Desak Mentan Mundur Jika Terbukti Ada Mafia Bibit

Kompas.com - 26/04/2022, 05:22 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang prediksi Kementerian Agama terkait Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 H pada tahun ini akan berbarengan dengan Muhammadiyah menjadi yang terpopuler pada Senin (26/4/2022) kemarin.

Selain itu, berita soal janji Partai Nasdem yang akan meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mengundurkan diri jika terbukti ada praktik mafia bibit di Kementerian Pertanian menjadi berita terpopuler kedua.

1. Kemenag: Ada Kemungkinan Lebaran Pemerintah dan Muhammadiyah Jatuh pada 2 Mei

Kementerian Agama menilai, hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat 1 Syawal 1443 H sudah bisa terlihat.

Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin pun mengatakan, kemungkinan hari raya Idul Fitri pemerintah dan Muhammadiyah akan jatuh pada tanggal yang sama, yakni pada Senin, 2 Mei 2022.

"Ada kemungkinan (jatuh di tanggal yang sama), tetapi tetap menunggu hasil sidang isbat," ujar Kamaruddin kepada Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Kamaruddin sempat menjelaskan bahwa posisi hilal pada sidang isbat yang akan diadakan pada Minggu (1/5/2022) sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) secara hisab. Namun demikian, metode hisab ini adalah informasi awal yang akan dikonfirmasi melalui metode rukyat. "Apakah hilal bisa dilihat, menunggu hasil pengamatan yang akan dilakukan di 99 titik. Oleh karena itu, 1 Syawal masih menunggu hasil sidang isbat," ujar Kamaruddin.

Baca juga: Prediksi Hari Raya Idul Fitri 2022 Menurut BMKG sampai Kemenag

Ia menjelaskan, pada 29 Ramadhan 1443 H yang bertepatan dengan 1 Mei 2022, tinggi hilal antara 4 derajat 0,59 menit sampai 5 derajat 33,57 menit dengan sudut elongasi antara 4,89 derajat sampai 6,4 derajat.

"Artinya, secara hisab, pada hari tersebut posisi hilal awal Syawal di Indonesia telah masuk dalam kriteria baru MABIMS," ucap Kamaruddin.

Untuk diketahui, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1443 H atau hari raya Idul Fitri jatuh pada Senin, 2 Mei 2022. Ketentuan tersebut tertuang di dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H.

Maklumat tersebut ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Agung Danarto.

"Umur bulan Ramadhan 1443 H 30 hari dan tanggal 1 Syawal 1443 H jatuh pada hari Senin Pon, 2 Mei 2022 M," tulis maklumat yang telah ditetapkan pada 3 Februari 2022 tersebut, seperti dikutip pada Selasa (19/4/2022).

2. Nasdem Akan Desak Mentan Mundur jika Tudingan Erick Thohir Soal Mafia Bibit Terbukti

Partai Nasdem meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan secara spesifik mengenai tudingan keberadaan mafia bibit di sektor pertanian.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis Hermawi Taslim mengatakan, partainya akan meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mundur dari jabatannya jika tudingan itu terbukti benar.

"Kalau hal itu ada (mafia bibit), maka Nasdem akan mendesak Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mengundurkan diri dari kabinet karena telah mencederai misi pengabdian restorasi yang diamanatkan oleh partai kepada beliau," kata Hermawi dalam siaran pers, Minggu (24/4/2022).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).Dok. Kementan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Hermawi mengatakan, Nasdem perlu menanggapi tudingan tersebut karena Syahrul merupakan kader Nasdem yang ditugaskan membantu Presiden Joko Widodo di kabinet.

Hermawi melanjutkan, jika memang ada bukti kuat terkait dugaan penyimpangan di Kementerian Pertanian, Nasdem akan meminta KPK atau Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Di samping itu, ia juga mempertanyakan adanya pernyataan yang terkesan tiba-tiba dari Erick terkait adanya mafia di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Nasdem juga ingin bertanya kepada Erick Thohir kok ujug-ujug ngomong soal mafia di Kementan. Apakah Erick Thohir sedemikian yakin bahwa di Kementerian BUMN tidak ada mafia?" ujar Hermawi.

Sebelumnya, Erick mengungkap ada mafia bibit di sektor perrania saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, manusia harus menjadi pusat inovasi dengan knowledge based economy. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan visi Indonesia Emas. Dok. Humas USU Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, manusia harus menjadi pusat inovasi dengan knowledge based economy. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan visi Indonesia Emas.

"Bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid, yang salah, sehingga ketika tumbuh tidak baik," kata Erick.

Erick pun berharap agar praktik mafia tidak bisa dibiarkan berkembang karena menurunkan kualitas bibit yang diterima petani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com