Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir Singgung Mafia Bibit, Pakai Sertifikat Palsu dan Rugikan Petani-BUMN

Kompas.com - 25/04/2022, 15:18 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan penjelasan atas pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait mafia bibit di sektor pertanian.

Dia mengatakan, pengalaman sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan banyak menemukan bibit-bibit bersertifikat palsu. Sertifikat itu dibeli para petani dari pihak ketiga.

"Bibit-bibit bersertifikat palsu yang sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar hasil komoditi mereka dan tentunya ini juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN," kata Arya melalui keterangannya kepada Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Nasdem Akan Desak Mentan Mundur jika Tudingan Erick Thohir Soal Mafia Bibit Terbukti

Terkait ini, kata Arya, pihaknya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) terus menjalin kerja sama, salah satunya melakukan pengadaan bibit bagi petani. Ini penting lantaran bibit merupakan kunci untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik.

Menurut Arya, cukup banyak BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao sehingga dapat dilakukan kerja sama pengadaan bibit. Kerja sama BUMN dengan Kementan juga dilakukan dalam hal pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu.

"Sehingga para petani menadapatkan bibit yang terbaik dan tersertifikasi," ucap Arya.

Arya mengatakan, Kementrian BUMN terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk Kementan, untuk membenahi sektor pertanian.

BUMN-BUMN yang banyak bekerja di sektor pertanian seperti PT Pupuk Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan lainnya, sedang melakukan pembenahan dan sinkronisasi data.

“Kondisi inilah yang membuat Kementerian BUMN mendorong kerja sama untuk sinkronisasi data dan teknis dengan Kementerian Pertanian sehingga di satu sisi para petani mendapatkan bibit terbaik, di sisi lain target produksi tercapai," kata Arya.

Baca juga: Menteri Pertanian Beberkan Sebab Produksi Kedelai Lokal Seret sehingga Ketergantungan Impor

Adapun pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal mafia bibit di sektor pertanian baru-baru ini menjadi sorotan.

Pasalnya, pernyataan itu disampaikan Erick secara tiba-tiba di tengah publik. Tudingan Erick itu pun menuai respons keras dari elite partai politik, khususnya Nasdem yang menempatkan kadernya di kursi Menteri Pertanian saat ini.

Saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Sabtu (23/4/2022), Erick mengatakan bahwa keberadaan mafia menyebabkan banyak petani mendapatkan bibit yang salah sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik.

Baca juga: Mentan Pastikan Stok Bahan Pangan Pokok Aman hingga Lebaran

"Bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid yang salah sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik," kata Erick dilihat dari tayangan YouTube Directorate of Innovation and Corporation Unpad.

Kendati demikian, Erick tak merinci siapa mafia bibit yang ia maksud. Namun, dia mengatakan, PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal mendampingi dan memberikan pupuk tepat waktu serta bibit yang tepat agar petani menghasilkan tanaman yang baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com