Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: 7 dari 10 Responden Sulit Beli Kebutuhan Pokok pada Awal April

Kompas.com - 25/04/2022, 08:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas responden mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok pada awal April 2022 lalu.

Seperti diketahui, pada awal April tahun ini minyak goreng, yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, mengalami kelangkaan yang dibarengi naiknya harga cukup signifikan. 

Pemerintah yang sempat membuat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) akhirnya melepas harga ke pasar. Hanya harga minyak goreng curah yang masih ditentukan HET.

Setelah kebijakan itu minyak goreng kembali mengisi rak-rak minimarket dan pasar tradisional, namun dengan harga naik hampir dua kali lipat.

Terakhir, Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Kebijakan itu sebagai intervensi agar stok minyak goreng melimpah dengan harga terjangkau.

Dalam survei itu, hanya ada 29 persen responden yang tidak kesulitan membeli kebutuhan pokok.

"Tujuh dari 10 responden mengaku kesulitan menjangkau bahan kebutuhan pokok," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Jelang Ramadhan, Polisi Pantau Stok dan Harga Kebutuhan Pokok di Semua Pasar Jakarta Utara

Bila dirinci, 31,8 persen reponden mengaku kesulitan membeli barang karena mahal dan langka.

Sementara, 27,6 persen mengaku kesulitan membeli bahan pokok karena harga mahal dan 11,6 persen mengalami kesulitan karena barang langka.

Berdasarkan survei yang sama, mayoritas responden juga mengaku terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Polisi Pantau Stok dan Harga Kebutuhan Pokok di Semua Pasar Jakarta Utara

Seperti diketahui, pada awal April lalu pemerintah menaikkan hagra Pertamax menjadi Rp 12.500 per liter atau 39 persen dari harga sebelumnya.

"Delapan dari 10 responden menyatakan terdampak kenaikan Pertamax. Sebanyak 49,5 persen merasakan imbas langsung sebagai pengguna. Sementara itu, 28,2 persen terdampak secara tidak langsung," kata Arita.

Penanganan masalah kebutuhan pokok

Survei ini pun menanyakan persepsi publik mengenai kemampuan pemerintah dalam menangani masalah kebutuhan pokok di bulan Ramadhan tahun ini.

Hasilnya, sebanyak 43,5 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok pada bulan puasa, berbanding 53,5 persen responden yang menilai pemerintah mampu.

Baca juga: PKS Kritik Pemerintah Tak Mampu Rem Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Selain itu, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok, hanya 32,5 persen responden yang menganggap pemerintah mampu.

Kendati demikian, lebih dari separuh responden (50,8 persen) mengaku yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com