Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Anggap Pemerintah Lebih Fokus Bangun IKN ketimbang Ekonomi Rakyat

Kompas.com - 25/04/2022, 07:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas publik menganggap pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.

Survei tersebut menangkap ada 51,3 persen responden yang menilai pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota baru, berbanding 47,1 persen yang tidak setuju dengan anggapan tersebut.

"Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat," tulis peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni, dikutip dari Harian Kompas, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Makna 24 Tumpeng yang Dipotong Cak Imin di Titik Nol IKN: Kerja 24 Jam dan Pemilu 2024

Arita menyebutkan, tak dapat dimungkiri jika pemerintah menggebu-gebu menyiapkan pembangunan ibu kota negara (IKN).

Hal itu terlihat dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN yang hanya memakan waktu 43 hari hingga disahkan pada Januari 2022.

Lalu, pada 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang IKN. Tak lebih dari satu bulan berselang, Jokowi pun melantik kepala dan wakil otorita IKN.

Survei yang sama menunjukkan, mayoritas responden (66,3 persen) menilai pemerintah tak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok pada bulan Ramadhan ini.

Sementara itu, 43,8 persen responden menganggap pemerintah tidak mampu memastikan ketersediaan bahan pokok.

"Memprioritaskan masyarakat saat ini sangat penting jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik. Pengalaman publik terhadap kelangkaan bahan pokok menyebabkan pesimisme," tulis Arita.

Kendati demikian, separuh responden (50,8 persen) yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

Menurut Arita, hal ini menujukkan bahwa di tengah evaluasi yang diberikan, publik masih berharap pemerintah sesegera mungkin meredakan keresahan mengenai kebutuhan pokok.

Baca juga: Pasok Air Minum ke IKN, Bendungan Sepaku Semoi Mulai Diisi Air pada 2023

"Hal ini bisa dimulai dengan menyeimbangkan perhatian pemerintah, antara agenda yang ada dalam dinamika elite dengan kondisi riil yang kini dihadapi masyarakat," tulis dia.

Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com