Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gus Halim Minta Jajaran Kemendesa PDTT Percepat Capaian Indikator SDGs Desa

Kompas.com - 23/04/2022, 09:54 WIB
Inang Sh ,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta seluruh jajaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mempercepat capaian indikator primer Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

“Tahun ini, harus kian banyak capaian indikator-indikator SDGs Desa di masing-masing desa di Indonesia. Dengan demikian, desa-desa Indonesia diharapkan kian maju sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengatakan hal tersebut dalam acara Tindak Lanjut Rapat Kerja Kemendesa PDTT Tahun 2022, Jumat (22/4/2022).

Dia menegaskan, semua pekerjaan dari level eselon I atau sekretaris jenderal (sekjen) sampai staf dan pendamping desa harus meningkatkan rangkaian kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian SDGs Desa sesuai dengan kondisi lokal desa.

Gus Halim menjelaskan, haluan setiap kebijakan, teknis, termasuk dinamika dalam pembangunan desa melalui SDGs Desa, harus terpadu dan termaktub dalam setiap perangkat arah kebijakan Kemendesa PDTT.

"Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan desa dan perdesaan serta perubahan paradigma dan cara kerja harus tercermin dalam setiap dokumen perencanaan Kemendesa PDTT," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Kemendesa PDTT Terbitkan Buku Panduan untuk Bantu Desa-desa Rawan Bencana

Sejalan dengan tujuan tersebut, lanjut Gus Halim, standardisasi kebijakan anggaran harus sesuai dengan tujuan utama SDGs Desa.

Dia berharap, anggaran yang dikeluarkan tetap menjangkau seluruh kekurangan yang menjadi kebutuhan warga desa. Kebijakan anggaran juga harus dikawal dan dimonitor secara berkala.

"Anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk pencapaian SDGs Desa. Karena itulah, para pejabat tinggi madya yang dipimpin sekjen segera melakukan penataan ulang terhadap anggaran masing-masing unit kerja,” pintanya.

Dengan begitu, lanjutnya, anggaran Kemendesa PDTT yang terbatas tetap memberikan dampak yang luas dan langsung dirasakan warga desa.

Pada kesempatan tersebut, Gus Halim juga meminta jajarannya untuk menghapus ego sektoral antarunit kerja di lingkungan Kemendesa PDTT. Menurutnya, mentalitas silo harus dibuang jauh-jauh.

Baca juga: Anggaran Kemendesa PDTT 2021 Terserap Rp 2,94 Triliun, Berikut Rinciannya

Dia juga menyebutkan, setiap sistem di dalam Kemendesa PDTT harus mampu bersinergi antara unit kerja eselon (UKE) I dengan UKE 2.

Dengan begitu, standardisasi program-program besar Kemendesa PDTT berikutnya dapat dipercepat.

"Orientasi kita hanya satu, yaitu untuk Kemendesa PDTT. Oleh karenanya, hilangkanlah mentalitas silo. Harus sinergis pada kerja bersama lintas UKE 1 dan lintas UKE 2,” tegasnya.

Gus Halim menyebutkan, nilai-nilai tersebut mutlak dilakukan karena hal itu merupakan cerminan organisasi dan paradigma kebangkitan desa.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Kemendesa PDTT Taufik Madjid, serta pejabat tinggi pratama dan madya di lingkungan Kemendesa PDTT.

Baca juga: Raker Kemendesa PDTT, Gus Halim: Modal Besar Kita Harus Diberdayakan Seefektif Mungkin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com