Megawati yang Tolak Penundaan Pemilu dan Isyarat PKB Menyudahi Wacana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelan tapi pasti, wacana penundaan pemilu semakin tak memiliki ruang untuk dibahas.

Setelah memicu berbagai demonstrasi, wacana yang diutarakan sejumlah elite politik ini terus mendapatkan penolakan.

Salah satunya yang terkini yaitu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dalam acara Kick Off Pembentukan BRIDA yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022), Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak ingin Pemilu 2024 ditunda.

Pemilu, kata dia, harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Baca juga: Fadli Zon Sepakat dengan Megawati, Polemik Penundaan Pemilu Tidak Seharusnya Ada

"Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai. No! Tak ada penundaan (pemilu) sama sekali. Tetap berjalan dengan apa adanya," tegas Megawati.

Presiden ke-5 RI itu mengaku heran wacana penundaan Pemilu 2024 masih bergulir meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah tegas menolaknya.

Menurut dia, isu ini tak ubahnya sebagai permainan politik.

"Sudah tegas-tegas dikatakan oleh Presiden tidak ada penundaan. Kurang apalagi? Tapi itu kan permainan politik," terang Megawati.

Pernyataan Megawati pun memantik sejumlah elite partai politik untuk berbicara.

Catatan Kompas.com, ada tiga partai politik mengutarakan sikap merespons pernyataan Mega, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Megawati: No! Tak Ada Penundaan Pemilu Sama Sekali

PAN

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa pernyataan Megawati Soekarnoputri semakin menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai kesepakatan.

"Pernyataan Ibu Mega semakin menguatkan tekad kita bersama bahwa Pemilu tetap berjalan sesuai jadwal di tahun 2024," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/4/2022).

Eddy mengungkapkan, sebelum disinggung Megawati, Pemilu tepat waktu juga telah ditegaskan Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengatakan bahwa Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 sesuai kesepakatan DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).