Buah Demonstrasi dan Dirjen Tersangka Kasus Minyak Goreng, Siap-siap Mendag Lutfi Dipanggil ke Senayan

Kompas.com - 22/04/2022, 08:00 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dalam waktu dekat untuk membahas tentang melonjaknya sejumlah bahan kebutuhan masyarakat beberapa waktu terakhir.

Selain itu, pemanggilan tersebut juga dilakukan untuk meminta penjelasan dari Lutfi seputar kisruh minyak goreng, yang belakangan membuat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

Indrasari diketahui terseret perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah tahun 2021-2022, yang menjadi bahan baku minyak goreng. 

"Jadi memang Komisi VI akan mengundang Mendag dalam rapat kerja untuk membahas bagaimana situasi update, dari pada pendistribusian dan keberadaan bahan pokok di pasar," kata Gobel usai menemui perwakilan mahasiswa dan buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: DPR Bakal Panggil Mendag soal Kenaikan Harga Kebutuhan Masyarakat

Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri atas mahasiswa dan buruh melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, kemarin. 

Ada sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan, salah satunya mereka memprotes kenaikan sejumlah barang kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar minyak (BBM), sembako, minyak goreng, elpiji, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Dengan berbagai macam kenaikan ini, berimbas, berimplikasi dengan kebutuhan masyarakat," kata Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos.

Menurut dia, kelompok buruh menjadi pihak yang paling terdampak dengan kebijakan pemerintah ini. Pasalnya, upah buruh cenderung tidak naik dalam dua tahun terakhir atau selama pandemi Covid-19.

Sebelumnya, usulan pemanggilan Mendag juga telah disampaikan oleh anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade.

"Kita minta keterangan dong, apa yang terjadi ini, kok bisa ditetapkan tersangka? Ada apa dengan Kemendag?" ucap Andre, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Usai Audiensi dengan Demonstran, Pimpinan DPR Janjikan Panggil Mendag Lutfi ke Senayan

Usulan itu, kata dia, akan disampaikan kepada pimpinan Komisi VI, sehingga dapat dikomunikasikan kepada pimpinan DPR untuk dapat memanggil Mendag. Menurut Andre, pemanggilan terhadap Lutfi dapat dilakukan pada masa reses anggota Dewan.

"Untuk meminta klarifikasi dan keterangan mengenai kondisi ditetapkan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua jadi UU Dihadiri 37 Anggota Secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua jadi UU Dihadiri 37 Anggota Secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
Saat ICW 'Gemas' Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Saat ICW "Gemas" Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

Nasional
Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Nasional
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Saatnya Penelitian Ganja untuk Kesehatan Perlu Dilakukan...

Nasional
Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

Nasional
Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Jalan Pembahasan RKUHP yang Masih Panjang, dari Pasal Kontroversial hingga Penolakan Mahasiswa

Nasional
Demokrasi Tan, Hatta, dan Syahrir

Demokrasi Tan, Hatta, dan Syahrir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.