Geramnya PDI-P soal Isu Pemilu Ditunda: Jokowi Tegur Menteri hingga Mega Lantang Bersuara

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Jangan Berpolemik Lagi soal Presiden 3 Periode, Jokowi Sudah Tegas

Setidaknya, ada tiga menteri yang sempat menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024. Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Isu penundaan Pemilu 2024 juga sempat digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Penegasan PDI-P

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai, wajar jika Megawati bersikap keras soal isu penundaan pemilu.

Ia berpendapat, partai banteng itu bisa rugi jika penundaan pemilu terealisasi. Sebab, ini akan menghambat jalan Puan Maharani sebagai putri mahkota partai untuk duduk di kursi presiden atau wakil presiden melalui Pemilu 2024.

"Tentu saja PDI Perjuangan menjadi partai dirugikan apabila penundaan pemilu tahun 2024 terealisasi. Karena keinginan untuk mengantarkan Puan Maharani selaku putri mahkota ketua umum sebagai RI-1 atau RI-2 akan terganjal," kata Bawono kepada Kompas.com, Kamis (21/4/2022).

Menurut Bawono, sikap lantang Megawati merupakan penegasan PDI-P sebagai partai politik terbesar di pemerintahan atas isu ini.

Sementara, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan, jika Megawati menilai wacana penundaan pemilu merupakan permainan politik, ia bisa mengevaluasi dan meminta presiden untuk memberi sanksi pada pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut.

Sebagai pemilik saham politik utama dalam koalisi, kata Umam, Megawati memiliki kemampuan politik untuk melakukan itu.

"Ini fundamental, karena yang dipermainkan adalah konstitusi yang akan diakali untuk kepentingan ekonomi-politik sempit mereka," katanya kepada Kompas.com, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Seruan Kepala Desa soal Presiden 3 Periode dan Dalih Orang-orang Sekitar Jokowi

Menurut Umam, ihwal penundaan pemilu ini bukan lagi wacana, tetapi menjadi gerakan dan operasi politik yang sudah dijalankan.

Oleh karenanya, sanksi berupa reshuffle bisa digunakan presiden ke menteri-menteri yang sempat menggulirkan isu penundaan pemilu.

"Namun, jika tidak ada sanksi yang memadai, ya tak ubahnya hal itu sebatas strategi testing the water saja. Kalau dapat syukur, kalau tidak tercapai ya tidak ada risiko apa-apa," tuturnya.