Kompas.com - 21/04/2022, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk ekspresi demokrasi.

Ia pun menganggap demonstrasi wajar dan sah-sah saja untuk dilakukan, termasuk adanya demonstrasi mahasiswa dan buruh di depan Gedung MPR/DPR Kamis (21/4/2022) siang.

Hanya saja, dia menilai jika mahasiswa sudah menggelar demonstrasi, ada hal-hal krusial yang tengah terjadi di Tanah Air.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa 21 April, Polisi Imbau Massa yang Tidak Punya Surat Pemberitahuan Tak Ikut Demo

"Saya kira gerakan mahasiswa itu sesuatu yang niscaya selalu ada, kalau ada masalah-masalah yang krusial di dalam negeri," kata Fadli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).

Fadli mengatakan, gerakan mahasiswa yang melakukan demonstrasi juga relatif lebih murni dalam menyampaikan aspirasi dibandingkan pihak lain.

Ia menambahkan, mahasiswa juga pasti memiliki mekanisme untuk tidak mudah disusupi saat demonstrasi.

"Jadi ini kan juga dilindungi konstitusi oleh UU dan menurut saya dari waktu ke waktu mahasiswa itu memang menjadi semacam moral obligation. Saya pernah jadi aktivis mahasiswa saya juga pernah berkali kali demo di jaman mahasiswa," jelasnya.

Kendati demikian, anggota Komisi I DPR ini meminta demonstrasi mahasiswa untuk tidak disusupi pihak lain.

Dia juga meminta agar tidak ada pihak yang mencoba menghentikan demonstrasi mahasiswa.

"Jangan disusupi, biarkan saja mahasiswa itu bersuara. Kapasitas intelektualnya untuk melihat situasi dan kondisi. Karena mereka pemimpin masa depan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, demonstrasi mahasiswa digelar di depan gedung MPR/DPR pada Kamis siang.

Diketahui, demonstrasi mahasiswa juga sebelumnya sudah dilakukan pada Senin (11/4/2022) dengan ragam tuntutan, salah satunya menolak wacana tiga periode dan penundaan pemilu.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa 21 April, Polisi Imbau Massa yang Tidak Punya Surat Pemberitahuan Tak Ikut Demo

Demonstrasi mahasiswa hari ini menyampaikan 10 tuntutan yaitu hentikan pembahasan UU Cipta Kerja, serta hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, turunkan harga BBM, Minyak Goreng, PDAM, Listrik, Pupuk, PPN, dan Tol.

Selanjutnya, tangkap, adili, penjarakan, dan miskinkan koruptor, redistribusi kekayaan nasional, serta sahkan UU PRT dan berikan perlindungan bagi buruh migran.

Berikutnya wujudkan reforma agraria,tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI, berikan akses partisipasi publik dalam pembahasan Revisi UU SISDIKNAS, serta tolak revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

Nasional
Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.