Kompas.com - 21/04/2022, 11:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding mempertanyakan keabsahan status dari kuasa hukum pegiat media sosial Ade Armando, Muannas Alaidid.

Langkah tersebut merupakan respons PAN terhadap sikap pihak Ade yang melaporkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno di Polda Metro Jaya 18 April 2022.

Pihak Ade melaporkan Eddy karena pernyataan di Twitter. 

“Kami meminta kejelasan status hukum dari saudara Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Ade Armando yang sah, mengingat Somasi yang dilayangkan terhadap Sekjen PAN Eddy Soeparno," kata Sudding dalam keterangannya, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: PAN Ancam Laporkan Balik Pihak Ade Armando dan Muannas Alaidid ke Polisi

Sudding mengatakan somasi yang dilayangkan terhadap Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, melampirkan surat kuasa khusus mewakili Ade Armando dalam kasus Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 dan dugaan Penganiayaan Pasal 351 KUHP yang terjadi di depan gedung DPR/MPR pada tanggal 11 April 2022.

Bukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atau Berita Bohong Melalui Media Elektronik Pasal 310 atau 311 KUHP dan atau Pasal 14 dan 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

"Sesuai laporan polisi yang disampaikan di SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 18 April 2022, pukul 21.45 WIB,” ungkap Sudding.

Anggota Komisi III DPR ini menekankan pentingnya keabsahan status Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Ade Armando, khususnya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau berita bohong melalui media.

Hal ini agar DPP PAN yakin bahwa Muannas benar-benar dikuasakan Ade Armando untuk membuat laporan polisi yang dimaksud.

“Kita tidak mau membuang waktu untuk melakukan tindakan hukum di kemudian hari, sementara pihak yang dituju ternyata tidak dalam kapasitas mengirimkan somasi dan melaporkan Sekjen kami Eddy Soeparno sebagaimana yang telah dilakukannya," tutur dia.

Lebih lanjut, DPP PAN meminta surat kuasa dari Ade Armando kepada Muannas diperlihatkan.

"Biar semua pihak yang berkepentingan bisa membaca dan mempelajarinya. Surat pelaporan mereka ke polisi kan juga ditunjukkan ke publik, masa yang ini tidak bisa?" kata Sudding.

Baca juga: DPP PAN Akan Lapor Balik Pihak Ade Armando

Sudding mengatakan, surat kuasa yang dikirimkan ke DPP PAN ketika melakukan somasi tertanggal 11 April 2022.

Sementara, pernyataan Sekjen PAN yang dipersoalkan ke ranah hukum baru diunggah pada 12 April 2022.

"Kan tidak masuk akal surat kuasanya ditandatangani padahal kasusnya belum ada. Ini kesalahan fatal dan serius yang perlu diperhatikan semua pihak, terutama pihak kepolisian," kata Suding.

"Jika ternyata saudara Muannas tidak memiliki legal standing yang jelas, maka sebaiknya Polda Metro Jaya mengenyampingkan laporan dimaksud,” tambahnya.

Terakhir, Sudding juga meminta Muannas Alaidid untuk tidak memperkeruh masalah yang tengah ditangani dengan narasi-narasi yang tidak pas di publik.

“Saya mengimbau agar saudara Muannas stop berkomentar khususnya di media sosial karena berpotensi meningkatkan tensi perdebatan tentang kasus yang tengah dihadapi," ucap dia.

"Apalagi kami telah men-capture sebagian ucapannya di media sosial tentang kasus ini yang oleh sebagian kalangan dianggap kasar dan tidak pantas," pungkas Sudding.

Sebelumnya diberitakan, pernyataan Sekjen PAN Eddy Soeparno menyangkut Ade Armando di Twitter berefek panjang.

Baca juga: Eddy Soeparno Versus Ade Armando, dari Cuitan Twitter Berujung Lapor Polisi

Cuitan di Twitter itu membuat pihak Ade Armando melayangkan somasi dan mempolisikan Eddy.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan partainya menyiapkan langkah hukum untuk menghadapi laporan kuasa hukum Ade.

"Pada prinsipnya DPP PAN siap menghadapi somasi maupun laporan ke polisi. Kami pastikan partai akan mengawal seluruh prosesnya. Karena kami yakin dan percaya saudaraku Sekjen PAN Eddy Soeparno tidak melakukan kesalahan apapun," kata Saleh, Rabu (20/4/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Nasional
Menpora Sebut Kemenkes Tengah Susun SOP Penanganan Kesehatan di Pertandingan Sepak Bola

Menpora Sebut Kemenkes Tengah Susun SOP Penanganan Kesehatan di Pertandingan Sepak Bola

Nasional
Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Nasional
3 Polisi Tersangka 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Juga Disidang Etik, Siapa Saja?

3 Polisi Tersangka "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Juga Disidang Etik, Siapa Saja?

Nasional
Sidang E-KTP, Eks Ketua Tim Teknis Penerapan E-KTP Bantah Susun HPS

Sidang E-KTP, Eks Ketua Tim Teknis Penerapan E-KTP Bantah Susun HPS

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Tengah Godog Visi Misi Capres: Sudah 80 Persen

Hasto Sebut PDI-P Tengah Godog Visi Misi Capres: Sudah 80 Persen

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Pembelian Helikopter AW -101 ke Pengadilan Tipikor

KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Pembelian Helikopter AW -101 ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Pesan Nasdem untuk Kader yang Keluar karena Anies Dideklarasikan Jadi Capres

Pesan Nasdem untuk Kader yang Keluar karena Anies Dideklarasikan Jadi Capres

Nasional
Bertemu Pimpinan Parlemen Rusia, Puan Bahas Konflik Ukraina-Rusia Hingga Proyek Transportasi di IKN

Bertemu Pimpinan Parlemen Rusia, Puan Bahas Konflik Ukraina-Rusia Hingga Proyek Transportasi di IKN

Nasional
Pentolan Bonek Ancam Lakukan Gerakan Revolusioner jika Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan Tak Adil

Pentolan Bonek Ancam Lakukan Gerakan Revolusioner jika Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan Tak Adil

Nasional
YLBHI Minta Kapolri Hentikan Aparatnya yang Intimidasi Aremania dan Saksi Kanjuruhan

YLBHI Minta Kapolri Hentikan Aparatnya yang Intimidasi Aremania dan Saksi Kanjuruhan

Nasional
Mahasiswa di Maluku Utara Diduga Dianiaya Oknum Polisi hingga Dipaksa Minta Maaf ke Anjing

Mahasiswa di Maluku Utara Diduga Dianiaya Oknum Polisi hingga Dipaksa Minta Maaf ke Anjing

Nasional
Atasi Krisis, Jokowi: Kita Harus Bekerja Sama, Kita Harus Turunkan Ego

Atasi Krisis, Jokowi: Kita Harus Bekerja Sama, Kita Harus Turunkan Ego

Nasional
Jokowi Minta Menteri PUPR Perbaiki Semua Stadion agar Standar Internasional

Jokowi Minta Menteri PUPR Perbaiki Semua Stadion agar Standar Internasional

Nasional
Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.