Kompas.com - 20/04/2022, 15:04 WIB

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) terus berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM).

Upaya tersebut diwujudkan lewat penguatan pendidikan vokasi di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), salah satunya di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal, Jawa Tengah (Jateng).

SUPM Tegal merupakan salah satu dari 20 satuan pendidikan di lingkungan Kementerian KP. SUPM ini tak hanya melahirkan SDM unggul, tetapi juga menghasilkan berbagai inovasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja (kunker) ke SUPM Tegal, Jateng, pada Selasa (19/4/2022).

Menteri Trenggono meninjau sarana dan prasarana pendidikan, serta berbagai inovasi yang dihasilkan kampus tersebut.

Baca juga: Menteri Trenggono Siap Majukan Sektor Kelautan dan Perikanan Morotai

Saat melakukan peninjauan, ia melihat berbagai inovasi peralatan karya para siswa SUPM, seperti line hauler atau alat untuk menarik tali utama rawai tuna.

Inovasi lain yang tak kalah unik adalah mar fish lamp atau lampu celup pemanggil ikan tanpa kabel. Selain aman dari kebakaran, penggunaan alat ini diklaim lebih efektif dan efisien.

Seperti diketahui, selama ini masyarakat biasa menggunakan lampu sorot yang lebih boros energi listrik dan menggunakan kabel dengan tingkat keselamatan kurang baik.

Selain dua alat tersebut, ada pula inovasi SUPM Tegal berupa alat pemanggang ikan modern.

Tak hanya inovasi peralatan, SUPM Tegal juga berhasil menciptakan inovasi pengolahan perikanan, seperti tahu rumput laut dan brownies ikan.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Nasional
Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Per 17 Agustus 2022, Kasus Positif Covid-19 Turun 53 Persen Dibanding Tahun Lalu

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sulsel

Nasional
Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Profil Idham Chalid yang Diabadikan di Uang Kertas Rp 5.000

Nasional
Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.