Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usung AHY Jadi Capres, Partai Demokrat Tak Lagi Adakan Konvensi

Kompas.com - 19/04/2022, 21:35 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, partainya tak akan mengadakan konvensi calon presiden seperti tahun 2014.

Hal ini dikarenakan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 , Partai Demokrat telah sepakat untuk mengusung ketua umum, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden (capres).

"Untuk tahun 2024 Partai Demokrat di posisi berbeda, ada figur, Ketua Umum AHY, yang dari seluruh kader maupun simpatisan ada akspektasi dan aspirasi yang sama untuk memperjuangkan Ketua Umum AHY untuk Pilpres di 2024 nanti," ujar Kamhar dalam acara Gaspol Kompas.com, Selasa (19/4/2022).

Baca juga: Segenap Kader Partai Demokrat Ingin Usung AHY Jadi Capres

Dengan kondisi tersebut, menurut Kamhar, mekanisme konvensi untuk mencari capres menjadi tak lagi relevan dilakukan.

Untuk itu, Partai Demokrat tengah fokus melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai politik lain untuk membangun koalisi.

"Paling utama saat ini bagaimana membangun komunikasi politik dengan parpol lain untuk bisa kerja sama atau koalisi untuk mencukupkan syarat masuk kontestasi Pilpres 2024 nanti," ujar Kamhar.

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Kelanjutan Proyek Wisma Atlet Hambalang Ranah Rezim Jokowi

Di acara yang sama, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai, sebenarnya konvensi merupakan salah satu cara ideal sebagai mekanisme untuk mencari calon presiden yang cocok untuk partai politik.

Pasalnya, melalui konvensi, terdapat ruang di mana seluruh calon terbaik akan dimunculkan.

Namun demikian, mekanisme tersebut saat ini tak tepat dilakukan oleh Partai Demokrat, lantaran berisiko menimbulkan masalah baru.

Baca juga: SBY Sebut Hanya Ada Satu Matahari di Demokrat, Ini Maknanya

Pasalnya, konvensi bisa mengganggu solidaritas partai yang saat ini sedang dibangun.

"Kalau konvensi dibuka, bisa menjadi problematis bagi demokrat. Karena nanti mengganggu solidaritas partai di proses pencalonan, karena saat kampanye akan membawa gerbong masing-masing. Ini akan menimbulkan tarik-tarikan yang secara organisasi tidak baik," ujar Aditya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com