Pengamat Nilai Partai Islam Belum Siap Jadi "Imam" dalam Koalisi Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam menilai, partai-partai politik berlatar belakang Islam belum mampu memimpin koalisi partai pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Partai politik Islam belum siap menjadi "imam" dan tetap berada di posisi "makmum" menuju terbentuknya poros koalisi di pemilu 2024," kata Umam dalam acara diskusi Paramadina Democracy Forum, Selasa (19/4/2022).

Umam beralasan, hingga saat ini belum ada satu pun tokoh dari partai berbasis Islam yang memiliki daya tawar yang kuat dalam peta politik nasional.

Baca juga: PKS Tolak Presidential Threshold, Koalisi Partai Islam, hingga Penundaan Pemilu

Menurut Umam, jika ingin memimpin sebuah koalisi, mesti ada tokoh dari partai politik Islam yang dapat menyatukan seluruh kekuatan untuk setidaknya memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

"You name it, ketua umum partai mana, tokoh yang mana, belum ada," ujar dia.

Umam menambahkan, dalan konteks pilpres, partai politik Islam juga mesti mengatasi dan mengantisipasi terjadinya split ticket voting, yakni situasi ketika pilihan basis pemilih loyal sebuah partai berbeda dengan dukungan yang diberikan elite partai politik kepada calon presiden tertentu.

Baca juga: PKS Pilih Koalisi “Berwarna” Ketimbang Berkoalisi dengan Sesama Partai Islam

Ia mencontohkan, hal itu dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetapi basis pemilih loyal PPP cenderung tidak memilih Jokowi-Ma'ruf.

Akibatnya, terjadi split ticket voting yang membuat partai berlambang kabah tersebut tidak menikmati efek ekor jas dari proses Pilpres 2019 yang dimenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Maka di 2024, partai politik Islam kalau mau survive maka harus betul-betul mempertimbangkan apakah calon yang didukung itu betul-betul diterima oleh basis pemilih loyal mereka atau tidak," kata Umam.