Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apresiasi SBY Dijuluki Bapak Perdamaian, Demokrat Ungkit Penyelesaian Konflik Poso, Aceh, hingga Papua

Kompas.com - 19/04/2022, 10:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengapresiasi sebutan Bapak Perdamaian bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disematkan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berdasarkan versi Museum Kepresidenan Balai Kirti.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, sebutan tersebut sangat tepat diberikan jika melihat rekam jejak capaian SBY saat memimpin negara di periode pertama.

"Kami mengapresiasi julukan yang diberikan kepada Pak SBY sebagai Bapak Perdamaian. Tentunya predikat ini memiliki justifikasi yang kuat di mana di periode pertama pemerintahan Pak SBY-JK," kata Kamhar dalam keterangannya, Selasa (19/4/2022).

Kamhar kemudian menjabarkan capaian itu ketika SBY berhasil sebagai kepala negara menyelesaikan sejumlah konflik horisontal di berbagai daerah.

Baca juga: Megawati Dijuluki Ibu Penegak Konstitusi versi Museum Kepresidenan, SBY Bapak Perdamaian

Salah satunya, lanjut Kamhar, adalah konflik di Poso. SBY disebut mewujudkan rekonsiliasi konflik dan penanganan pasca konflik yang optimal.

"Sehingga jejak dan bekas konflik itu tak terlihat dan terasa lagi," imbuhnya.

Selain konflik di Poso, SBY juga diklaim sukses mengakhiri konflik di Aceh dan Papua.

Dia mengingatkan bahwa konflik di dua daerah tersebut telah berlangsung sejak masa Orde Baru (Orba), dan berakhir pada masa kepemimpinan SBY.

Cara SBY menyelesaikan konflik disebut menggunakan otonomi khusus sebagai kompromi dan solusi.

"(SBY) berhasil mengakhiri konflik antara negara dengan kelompok-kelompok pro kemerdekaan dengan diberlakukannya otonomi khusus sebagai kompromi dan solusi," jelasnya.

"Jadi pemberian predikat Pak SBY sebagai Bapak Perdamaian sangat tepat sebagai potret capaian di periode pertama," sambung Kamhar.

Baca juga: Analisis INSIS soal Peluang Jokowi-Prabowo Versus SBY-Ganjar atau Anies pada Pilpres 2024

Akan tetapi, julukan Bapak Perdamaian dirasa telah berganti di masa sekarang bagi SBY.

Kamhar menilai, julukan yang tepat disematkan bagi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat saat ini justru Bapak Demokrasi.

Hal ini dilihat dari banyaknya isu yang mengancam soal hidup berdemokrasi bangsa Indonesia, misalnya wacana pelanggengan kekuasaan atau presiden tiga periode.

Namun, SBY dinilai dapat menjadi contoh kepala negara penegak demokrasi di mana masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode.

"Jika mencermati kondisi kehidupan politik kekinian, apalagi ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif dari elemen kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan serta kehidupan demokrasi yang terus mengalami kemunduran, maka predikat yang paling tepat mencermati potret dan capaian pemerintahan SBY selama dua periode adalah sebagai Bapak Demokrasi," tutur Kamhar.

Dengan demikian, Demokrat mengeklaim SBY adalah pribadi yang taat asas, pro reformasi dan demokrasi, serta senantiasa menjunjung tinggi konstitusi.

Baca juga: Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Survei INSIS Nilai SBY Berpeluang Maju Capres

Sebelumnya diberitakan, Kemensetneg mempublikasikan julukan bagi para presiden RI yang telah purnatugas di akun Instagram resmi @kemensetneg.ri.

Dalam unggahan pada akhir pekan lalu itu diungkap julukan yang diberikan kepada enam presiden, yakni sejak Soekarno hingga SBY.

Kemensetneg mengungkapkan, publikasi ini berdasarkan versi Museum Kepresidenan Balai Kirti dengan maksud agar masyarakat mengenal julukan untuk masing-masing para presiden dan latar belakang pemberian julukan itu.

Kemensetneg juga menekankan bahwa presiden yang disebutkan julukannya adalah mereka yang sudah selesai menjalankan masa jabatannya.

Rinciannya yakni, Presiden pertama RI Soekarno sebagai Bapak Proklamator, Presiden ke-2 RI Soeharto Bapak Pembangunan, dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie sebagai Bapak Teknologi.

Lalu, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Pluralisme, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebagai Ibu Penegak Konstitusi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono Bapak Perdamaian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com