Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Profil I Gede Pasek Suardika | Survei Nilai SBY Berpeluang Maju Capres

Kompas.com - 19/04/2022, 06:41 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang profil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika menjadi pemberitaan yang ramai dibaca di Kompas.com pada Senin (18/4/2022).

Selain itu, berita tentang SBY yang berpeluang maju sebagai capres dalam wacana presiden 3 periode juga menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel survei Litbang Kompas mengenai penjabat kepala daerah juga menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Profil I Gede Pasek Suardika, Sobat Anas Urbaningrum Jadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) adalah salah satu partai politik yang baru berdiri di Indonesia. Partai itu berdiri pada 28 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Atas dasar kesepakatan bersama, para pendiri PKN menunjuk I Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Umum.

Awal terjun ke dunia politik, Gede Pasek memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat.

Baca selengkapnya: Profil I Gede Pasek Suardika, Sobat Anas Urbaningrum Jadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara

2. Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Survei Insis Nilai SBY Berpeluang Maju Capres

Hasil survei lembaga Institute Riset Indonesia (Insis) terkini menunjukkan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpeluang kembali ikut serta pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Peneliti Senior Isis Dian Permata mengatakan, peluang tersebut muncul lantaran wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode masih bergulir dan belum disetop.

"Jika wacana itu tidak disetop dan lolos ke MPR, maka secara otomatis tiket presidensi SBY yang sudah expired akan hidup lagi. Soal, apakah SBY mau menggunakan, itu soal lain," kata Dian dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).

Baca selengkapnya: Soal Wacana Presiden Tiga Periode, Survei INSIS Nilai SBY Berpeluang Maju Capres

3. Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Sepakat Penjabat Kepala Daerah Diisi Kalangan Birokrat

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sebagian besar publik sepakat, kekosongan kepala daerah pada tahun 2022-2023 diisi oleh penjabat kepala daerah dari kalangan pejabat birokrat atau seseuai dengan ketentuan undang-undang.

Pandangan publik tersebut pun sejalan ketersediaan ASN untuk mengisi kekosongan kursi pejabat daerah pada tahun 2022-2023 ini.

"Hal ini pun sejalan dengan pandangan 63,4 persen responden yang sepakat bahwa penjabat kepala daerah selayaknya diisi oleh kalangan pejabat birokrat yang diatur dalam ketentuan undang-undang," ujar peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla dikutip dari Harian Kompas, Senin (18/4/2022).

Baca selengkapnya: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Sepakat Penjabat Kepala Daerah Diisi Kalangan Birokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com