Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gandeng Polri dan Kemenag, PBNU Akan Gelar Vaksinasi Covid-19 dengan Target 1 Juta Suntikan

Kompas.com - 18/04/2022, 17:28 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar program vaksinasi dosis ketiga dalam jumlah besar menjelang Idul Fitri.

Program yang bekerja sama dengan Polri dan Kementerian Agama (Kemenag), akan menyasar sedikitnya 1 juta masyarakat di berbagai penjuru Indonesia.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebutkan bahwa program ini sekaligus mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 setelah Lebaran.

Baca juga: PKB Diprediksi Rugi karena PBNU Gus Yahya Terbuka ke Semua Parpol

“Kita harus lebih sungguh-sungguh dalam menjaga agar momentum Lebaran ini tidak menimbulkan ledakan kasus Covid-19. Makanya kita adakan ini (program vaksinasi booster),” kata Yahya melalui keterangan resmi, Senin (18/4/2022).

Vaksinasi dosis ketiga ini akan digelar serentak di seluruh kantor Pengurus Cabang NU (PCNU) tingkat kecamatan, Pengurus Wilayah NU (PWNU) tingkat kabupaten/kota, juga di lembaga pendidikan atau pesantren NU yang ditunjuk.

Di samping itu, program ini juga disebut bakal terselenggara di kantor Kementerian Agama dan kantor polisi.

Vaksinasi dosis ketiga ini khusus warga berusia 18 tahun lebih dan diutamakan kelompok lanjut usia serta telah menerima 2 dosis vaksin Covid-19 sebelumnya.

Peserta yang belum pernah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis pertama juga diperbolehkan ikut serta.

Yahya menegaskan bahwa warga tak perlu khawatir bahwa vaksinasi Covid-19 akan membatalkan puasa.

Baca juga: Saat Ketum PBNU dan Menag Bertemu Megawati, Bahas Masa Depan RI

“Vaksinasi digelar siang hingga malam. Untuk vaksin yang siang, kita sudah sangat jelas hasil kajian lembaga bahtsul masail PBNU bahwa vaksinasi di siang hari tidak membatalkan puasa,” kata dia.

PBNU mengeklaim, hasil pendataan sementara hingga Senin, jumlah peserta vaksinasi serentak yang akan digelar PBNU ini telah mencapai 1.130.000 orang. Pendataan disebut masih berlangsung sehingga jumlah ini masih mungkin bertambah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com