Kompas.com - 18/04/2022, 15:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pegiat media sosial Ade Armando, Muannas Alaidid dan Aulia Fahmi mengirimkan somasi terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno.

Somasi tersebut terkait cuitan yang menuduh Ade Armando melakukan penistaan agama dan ulama.

Cuitan itu diketahui diunggah Eddy melalui akun Twitternya @eddy_soeparno pada Selasa (12/4/2022).

"Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tetapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA," sebut Muannas saat menuliskan cuitan Eddy, dalam keterangan yang diterima, Senin (18/4/2022).

Baca juga: Dua Tersangka Pengeroyok Ade Armando Belum Tertangkap, Polisi: Masih Pengejaran

Muannas mengatakan, somasi tersebut sudah dikirimkan kepada Eddy pada 14 April 2022.

Dalam surat somasinya, Muannas menyebutkan beberapa poin penegasan untuk Eddy.

"Bahwa Ade Armando tidak pernah dinyatakan sebagai/berstatus tersangka dari pihak kepolisian terkait laporan dugaan penistaan agama," jelas Muannas.

Selain itu, laporan tersebut juga sudah dinyatakan SP3 oleh Polda Metro Jaya.

Lalu, imbuh Muannas, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Ade Armando sudah diputus bersalah di pengadilan.

"Karena itu Tim Kuasa Hukum Ade Armando menganggap cuitan Sekjen PAN itu 'mengarah pada dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong/hoaks sesuai UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan Pasal 15'," tutur dia.

Baca juga: Diduga Sampaikan Ujaran Kebencian untuk Ade Armando, Dosen UGM Minta Maaf

Tim kuasa hukum menilai cuitan Eddy merugikan dan membahayakan baik secara fisik dan mental Ade Armando.

Oleh karena itu, Tim Kuasa Hukum meminta Eddy Soeparno menghapus cuitan tersebut dan meminta maaf kepada Ade Armando melalui akun twitternya.

"Tim Kuasa Hukum Ade Armando juga memberikan tempo 3x24 jam kepada Eddy Soeparno untuk melakukan isi somasi tersebut, kalau tidak maka akan dilakukan gugatan/tuntutan baik pidana dan perdata," tegas Muannas.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Slamet Ariyadi menilai, somasi tersebut justru keliru diarahkan ke Eddy.

Menurutnya, seharusnya tim kuasa hukum Ade Armando berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPP PAN untuk penyelesaian masalah.

"Kuasa hukumnya mestinya sibuk menjelaskan bahwa kalau memang kasus Ade Armando itu sudah terang benderang dilanjutkan atau tidak dilanjutkan silakan saja dijelaskan kan selesai," kata Slamet saat dihubungi, Senin.

"Malah somasi Eddy Soeparno, ini kan keliru. Kami, PAN sedang tidak mencari musuh, kami parpol yang berusaha agar law enforment itu ditegakkan," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.