Soal Tudingan Langgar HAM, Pemerintah Diminta Tegas Nyatakan PeduliLindungi Hanya untuk Tracing Covid-19

Kompas.com - 18/04/2022, 13:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi memang memungkinkan untuk memantau pergerakan dan lokasi setiap individu sehingga berisiko melanggar hak atas privasi.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah secara tegas menyatakan bahwa aplikasi PeduliLindungi hanya digunakan untuk kontak erat atau tracing Covid-19.

"Ini yang kemudian harus jelas bahwa dikatakan, dinyatakan penggunaan PeduliLindungi ini semata-mata untuk kontak erat tracing dan fencing untuk menghindari abuse of power dari penggunaan aplikasi ini," kata Wahyudi saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/4/2022).

Baca juga: Dugaan Pelanggaran HAM Aplikasi PeduliLindungi yang Disorot AS Dinilai Tak Berdasar

Wahyudi mengatakan, pemerintah juga harus tegas menyatakan bahwa penggunaan aplikasi itu tunduk pada ketentuan perundang-undangan.

Ia mengatakan, meskipun Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), namun, pengelolaan aplikasi PeduliLindungi tetap mengikuti UU Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

"Selain itu mengacu pada PP 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik juga mengatur persyaratan dalam pemprosesan data pribadi dipastikan kepatutannya dalam operasionalisasi atau penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini untuk tadi mencegah, meminimalisir risiko terjadinya potensi atau pelanggaran terhadap perlindungan hak atas privasi itu sendiri," ujarnya.

Baca juga: 3 Hal Di Indonesia yang Disorot oleh Laporan HAM AS, PeduliLindungi hingga Konflik Papua

Di samping itu, Wahyudi mengatakan, pemerintah juga harus transparan kepada publik terkait siapa pihak yang bisa mengakses dan mengelola PeduliLindungi.

"Apakah pengendali datanya Kemenkes atau Kominfo ini yang sangat terkait dengan keabsahan melalui aplikasi PeduliLindungi ini," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah harus menentukan masa kedaluwarsa penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

"Karena aplikasi ini diciptakan semata-mata untuk tracing, untuk wabah situasi darurat sehingga harus jelas expired date-nya itu sampai kapan," pungkasnya.

Baca juga: AS Sorot PeduliLindungi Langgar HAM, Kemenlu: Apakah Tak Ada Kasus HAM di AS, Serius?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.