Kompas.com - 18/04/2022, 07:25 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menjadi sorotan dunia.

Kasus Lili, menjadi salah satu yang disorot dalam laporan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kemunduran demokrasi, serta otoritarianisme di sejumlah negara yang baru-baru ini diterbitkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

Indonesia menjadi salah satu negara yang disorot dalam laporan yang berjudul "2021 Country Reports on Human Rights Practices" tersebut.

Diketahui, Lili disebut bersalah atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya dalam menangani kasus beli jabatan di pemerintahan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, pada 2021 lalu.

“Pada 30 Agustus, Dewan Pengawas Komisi menetapkan bahwa Wakil Ketua Komisi Lili Pintauli Siregar bersalah atas pelanggaran etika dalam menangani kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial,” tulis laporan tersebut.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK mengungkapkan Lili telah berhubungan secara tidak etis dengan Syahrial, demi keuntungan pribadinya. Kemudian disebutkan juga soal sanksi yang diberikan kepada Lili.

Baca juga: Laporan HAM Amerika Serikat Sorot Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

“Dewan memutuskan Siregar memiliki kontak yang tidak pantas dengan subjek investigasi demi keuntungan pribadinya, dan dengan demikian memberlakukan pengurangan gaji satu tahun 40 persen untuk Siregar atas pelanggaran tersebut."

Lili dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan melakukan komunikasi tidak pantas dengan pihak yang berpekara di KPK, yakni Muhammad Syahrial yang terlibat kasus suap lelang jabatan.

Lili terbukti melanggar Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Ia diberi sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Disorot karena tak mengundurkan diri

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, Amerika Serikat menyoroti kasus pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar karena adanya tindakan yang tidak lazim, yaitu seorang pejabat negara yang terbukti melanggar etik tetapi tidak mundur.

Ia mengemukakan bahwa salah satu standar negara modern adalah memiliki pejabat yang berintegritas, tidak melanggar kode etik dan tidak melanggar norma yang berlaku atau yang dipandang baik oleh masyarakat.

Menurut dia, Amerika Serikat sebagai negara maju dan modern sangat memedulikan pola dan tingkah laku para pemimpinnya, termasuk dalam pemberantasan korupsi untuk tidak melanggar kode etik.

Baca juga: MAKI Sebut Lili Pintauli Disorot AS karena Pejabat Negara Melanggar Etik tetapi Tidak Mundur

"Jadi kenapa kemudian Amerika menyorot tingkah pola LPS (Lili Pintauli Siregar) karena menurut mereka ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang janggal, tidak lazim ada seorang pejabat negara melanggar kode etik tetapi tidak mundur," ujar Boyamin melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/4/2022).

"Maka Saya mengimbau Bu LPS untuk mundur dari KPK karena ini akan terus jadi sorotan negara modern, negara lain, dan sorotan masyarakat karena bu Lili menjadi tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi KPK," kata dia.

Lebih jauh, Boyamin menilai perilaku Lili telah menjadi bahan tertawaan dunia. Apalagi, Lili tak hanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik, tetapi juga telah berulangkali dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik.

"Muka tebal LPS jadi tertawaan dunia internasional karena sudah dihukum bersalah melanggar kode etik tapi masih berulang melakukannya lagi," ujar Boyamin.

KPK Diminta sikapi dengan bijak

Menteri Koordonator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta KPK menyikapi secara bijak terkait pelanggaran etik Lili Pantuli yang disorot Amerika Serikat.

“KPK harus menyikapi isu tersebut secara bijak. Penyikapan itu (bukan) karena isunya disoroti oleh Kemlu AS, tapi juga karena hal tersebut sudah menjadi isu di dalam negeri kita sendiri,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Minggu (17/4/2022).

Baca juga: Pelanggaran Etik Lili Pantuli Disorot AS, Mahfud: KPK Harus Menyikapi secara Bijak

Berlaku bijak yang dimaksud adalah menyelesaikan pelanggaran etik Lili secara transparan dan tegas dengan tidak perlu menutup-nutupi. Selain itu, Dewas KPK juga harus menunjukkan sikap tegas kepada publik dalam menangani kasus ini.

Menurutnya, apabila Lili bersalah, Dewas KPK harus menjatuhi sanksi. Tetapi, apabila Lili benar, ia harus dibela.

“Jangan sampai terjadi public distrust, tapi juga jangan sampai terjadi demoralisasi dan ketidaknyamanan di internal KPK,” terang dia.

Ia menambahkan, hasil survei belakangan ini menyebutkan bahwa kinerja KPK semakin baik, mulai dari prestasi dan kinerjanya.

“Ibarat lukisan, jangan sampai lukisan yang sudah bagus menjadi ternoda oleh tetesan cat yang tak perlu,” imbuh dia.

Tanggapan KPK

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai, Amerika Serikat kerap ikut campur mengurusi kasus di negara lain tetapi luput dengan urusan di negaranya sendiri.

"AS (Amerika Serikat) sih memang gitu, sukanya ngurusi negara orang lain yang di negerinya sendiri luput diurusi," ucap Nawawi, melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/4/2022).

Nawawi enggan mengomentari laporan yang dikeluarkan Amerika Serikat terkait pelanggaran etik rekannya sesama pimpinan di KPK.

Baca juga: Pelanggaran Etik Lili Pintauli Disorot AS, Ini Kata Pimpinan KPK

"Kalau saya enggak suka 'gunjingin' orang lain apalagi sesama rekan, mana lagi ini bulan Puasa," ucap mantan hakim itu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, Lili Pintauli telah melaksanakan sanksi dari Dewas atas pelanggaran kode etik yang pernah dilakukannya.

KPK memastikan bahwa Dewas telah menjalankan tugasnya sesuai mekanisme dan pertimbangan profesionalnya sebagai penegak kode etik bagi insan KPK.

"Pelanggaran etik yang sebelumnya terjadi, sanksinya telah dilaksanakan sebagaimana putusan Dewas," ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Minggu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
Saatnya Reformasi Jilid II

Saatnya Reformasi Jilid II

Nasional
Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Nasional
Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Nasional
Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Nasional
Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.