Kompas.com - 14/04/2022, 19:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) menganggap bahwa data pangan Indonesia belum dikelola dengan baik.

Data dari berbagai pihak masih berbeda-beda sehingga dasar pengambilan kebijakan tentang pangan menjadi tidak menentu.

“Saat ini data pangan nasional kita dapat dikatakan masih semerawut atau tidak satu pintu," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pembinaan dan Pendidikan Pedagang Pasar DPP IKAPPI Choirul Furqon dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (14/4/2022).

"Apabila data masih belum terpusat tentu akan kesusahan untuk pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Baca juga: KSAD: Hens Songjanan Dilantik Jadi Prajurit TNI AD Minggu Depan

Ia menambahkan, ketahanan pangan merupakan isu prioritas nasional, sehingga data pangan yang terpadu menjadi penting.

DPP IKAPPI berharap agar data itu tidak tumpang tindih dan pemerintah dapat memusatkan data pangan kepada satu lembaga yang dapat diandalkan.

“Ini bertujuan agar tidak terjadi overlapping data antarlembaga,” tambah Furqon.

Menurut DPP IKAPPI, Badan Pangan Nasional (BPN) menjadi pihak yang layak untuk menjadi satu-satunya badan yang menghimpun data ketersediaan pangan nasional.

Baca juga: Kisah Malinda Dee 6 Tahun Bobol Rekening Nasabah Citibank

“Kami berharap Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai lembaga baru berkoordinasi dengan Presiden secara langsung menjadi sebuah badan rujukan data ketersediaan pangan nasional," ungkap Furqon.

"Apabila ini terjadi tentu pemerintah sebagai decision maker akan lebih mudah dalam merumuskan kebijakan,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Dewas KPK Minta Pihak yang Tahu Rencana Dugaan Suap Lili Pintauli untuk Lapor

Nasional
Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Kemenag: Pengelolaan Visa Haji Mujamalah Kewenangan Arab Saudi

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Nasional
46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

46 Jemaah Haji Furoda Dideportasi, Kemenag: PT Al Fatih Belum Memiliki Izin

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

Elektabilitasnya Rendah, Susi Pudjiastuti Dinilai Sulit Masuk Radar Parpol

Nasional
Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

Presiden ACT: Laporan Keuangan ACT Sudah Diaudit dan Mendapat WTP

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

Jemaah Haji Indonesia Diberi Tips Cegah Dehidrasi saat Ibadah Puncak

Nasional
Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

Gaji Presiden ACT Sempat Rp 250 Juta, tapi Diturunkan karena Donasi Berkurang

Nasional
Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

Soal Tiket TN Komodo Rp 3,75 Juta, Sandiaga Uno: Dampak Ekonomi Masyarakat Ikut Dipertimbangkan

Nasional
Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Nasional
Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Nasional
Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Nasional
PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.