Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/04/2022, 19:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengaku bersyukur bahwa fase pertama Ramadhan telah berlalu dan harga-harga pangan pokok mulai melandai.

“Kita harus bersyukur bahwa kemarin kita telah melewati fase pertama bulan Ramadhan. Dalam fase ini terlihat jelas bahwa kenaikan harga pangan pokok sangat terlihat dan hampir tidak terkendali,” ujar Wasekjend Bidang Pembinaan dan Pendidikan Pedagang Pasar DPP IKAPPI Choirul Furqon dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (14/4/2022).

Furqon mengingatkan, di pertengahan Ramadhan seperti sekarang, harga pangan cenderung melandai karena turunnya permintaan.

Baca juga: Kisah Malinda Dee 6 Tahun Bobol Rekening Nasabah Citibank

Namun, menurutnya, akan ada tahapan kenaikan permintaan yang berimbas naiknya harga bahan pokok dalam waktu dekat menjelang hari raya Idul Fitri.

Hal tersebut dipicu oleh melonjaknya lagi permintaan terhadap bahan-bahan pangan.

"Kita harus sadar bahwa saat ini sedang memasuki fase dingin harga komoditas pangan," kata Furqon.

"Namun jangan dilupakan bahwa menjelang Idul Fitri masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan bahwa pedagang dan masyarakat mempersiapkan beragam macam hidangan," jelasnya.

Baca juga: Kisah Gayus Tambunan, Rekening Fantastis dan Kenangan Rambut Palsu

Ia beranggapan bahwa fluktuasi harga semacam ini wajar. Dan memang, tren ini hampir selalu terjadi dari tahun ke tahun ketika bulan Ramadhan.

Namun, pemerintah diwanti-wanti agar tidak lepas kontrol atas harga bahan-bahan pokok ini.

"Namun pemerintah juga harus sadar, fase setiap tahun ini harus selalu diwaspadai. Maka pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan bahan pangan yang saat ini setoknya minim," ungkap Furqon.

"Jangan sampai nanti terlupakan dan menjadikan adanya kelangkaan barang, itu akan membuat harga terbang,” imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Nasional
'Flashback' Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

"Flashback" Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

Nasional
Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Nasional
KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

Nasional
Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Nasional
KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

Nasional
Janji Bakal Kembalikan Independensi KPK, Anies Ingin Pimpinan KPK Siap Mundur jika Langgar Etik

Janji Bakal Kembalikan Independensi KPK, Anies Ingin Pimpinan KPK Siap Mundur jika Langgar Etik

Nasional
PT Bukit Asam Sukses Pulihkan 234 Hektar DAS di Muara Enim

PT Bukit Asam Sukses Pulihkan 234 Hektar DAS di Muara Enim

Nasional
Anies Sebut Indonesia Kembali Alami Proses Sentralisasi

Anies Sebut Indonesia Kembali Alami Proses Sentralisasi

Nasional
Ayah Mirna Salihin Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Hilangkan Barang Bukti

Ayah Mirna Salihin Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Hilangkan Barang Bukti

Nasional
Kepala BKKBN: Bonus Demografi 2035-2045 Harus Dikapitalisasi, Stunting Diturunkan

Kepala BKKBN: Bonus Demografi 2035-2045 Harus Dikapitalisasi, Stunting Diturunkan

Nasional
Panglima TNI Minta Uang Lauk Prajurit Disamakan dengan Polri

Panglima TNI Minta Uang Lauk Prajurit Disamakan dengan Polri

Nasional
Panglima Agus Titip Revisi Doktrin TNI AD ke KSAD Maruli

Panglima Agus Titip Revisi Doktrin TNI AD ke KSAD Maruli

Nasional
Agus Rahardjo Tak Setuju Firli Jadi Komisioner KPK karena Pernah Langgar Etik Berat Saat Jabat Deputi

Agus Rahardjo Tak Setuju Firli Jadi Komisioner KPK karena Pernah Langgar Etik Berat Saat Jabat Deputi

Nasional
Istana Bantah UU KPK Direvisi karena Pimpinan Tak Hentikan Kasus E-KTP Setya Novanto

Istana Bantah UU KPK Direvisi karena Pimpinan Tak Hentikan Kasus E-KTP Setya Novanto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com