Kompas.com - 13/04/2022, 20:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman telah memanggil kembali Hens Songjanan sebagai prajurit siswa Sekolah Calon Tamtama (Secata) prajurit karier (PK) Rindam XVI/Pattimura.

Selanjutnya, Hens yang sempat dipecat dengan alasan status kependudukan ayahnya, yang merupakan eks nelayan asing asal Myanmar itu segera dilantik sebagai prajurit TNI AD, pekan depan.

“Minggu depan dia (Hens Songjanan) akan segera dilantik (jadi prajurit TNI AD),” kata Dudung usai memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, dikutip dari keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Rabu (13/4/2022).

Baca juga: Duduk Perkara Hens Songjanan Calon TNI yang Dipecat Sepekan Jelang Pelantikan, Kini Diterima Lagi

Dudung menjelaskan, dalam pelaksanaan pendidikan tidak serta merta hasil tes administrasi ditetapkan saat itu saja. Namun, penilaian hasil akan terus dilakukan pengecekan selama dalam pendidikan oleh para Babinsa dan intelijen di lapangan.

Salah satu hasilnya diketahui ada hal yang dilanggar oleh orang tua Hens, khususnya ayahnya yang masih berkebangsaan Myanmar.

Dudung juga mengungkapkan, setelah mempelajari permasalahan ini, dirinya mengambil kebijakan untuk memanggil dan mengembalikan status prajurit siswa kepada Hens yang lahir dan besar di Maluku.

Menurutnya, Hens tidak mengerti apa-apa terhadap permasalahan status kependudukan orang tuanya.

Baca juga: Hens Songjanan Kembali Diterima Jadi Calon Prajurit, Brigitta Lasut: Proses Seleksi dan Administrasi Casis Harus Adil

Orang nomor satu di TNI AD ini pun telah memerintahkan Pangdam XVI/Pattimura Mayjen Richard Tampubolon untuk membantu orang tua agar dapat menyelesaikan permasalahan administrasi tersebut.

“Sehingga ke depannya tidak memberatkan institusi TNI AD,” kata Dudung.

Diberitakan, seminggu menjelang pelantikan, Hens dipecat oleh Kodam XVI/Pattimura.

Hens dipecat dengan alasan status kependudukan ayahnya, yang merupakan eks nelayan asing asal Myanmar, dianggap tidak sah.

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai Hens tidak bersalah. Hens lahir dan tumbuh di Maluku. Ibunya juga orang Maluku.

Baca juga: Hens Songjanan, Pemuda yang Bermimpi Jadi Prajurit TNI, Dipecat Sebelum Pelantikan karena Ayahnya

Administrasi Hens dianggap tidak sah lantaran dokumen kependudukan ayahnya, Mikael Songjanan, dicabut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual.

Pencabutan itu dilakukan menjelang pelantikan Hens. Pencabutan ini berdampak pada dokumen kependudukan milik Hens yang digunakan saat mendaftar sekolah calon tamtama.

Padahal, ibu Hens berasal dari Desa Taar, Kota Tual, Maluku. Hens lahir, besar, dan menempuh pendidikan di Tual. Ia juga memilih sebagai WNI mengikuti ibunya.

Baca juga: Akhirnya, Hens Songjanan Kembali Diterima dan Segera Dilantik Jadi Prajurit TNI, Dijamin Jenderal Dudung

Sementara ayah Hens, Mikael, adalah warga negara Myanmar yang sudah lebih dari 20 tahun menetap di Desa Taar. Saat itu, ia datang ke sana sebagai nelayan asing.

Pemecatan Hens menuai kontroversi dan sejumlah orang menganggap Hens tidak bersalah.

”Tunjukkan di mana letak kesalahan anak ini?” ujar Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maluku Benediktus Sarkol, dikutip dari Kompas.id.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Tegaskan Bisa Cabut Izin ACT bila Terbukti Melakukan Penyimpangan

Kemensos Tegaskan Bisa Cabut Izin ACT bila Terbukti Melakukan Penyimpangan

Nasional
MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Nasional
Densus 88 Dalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT yang Diindikasikan ke Aktivitas Terlarang

Densus 88 Dalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT yang Diindikasikan ke Aktivitas Terlarang

Nasional
Gerindra Kantongi Nama Cawapres untuk Prabowo

Gerindra Kantongi Nama Cawapres untuk Prabowo

Nasional
Kepala Bakamla Minta Jajarannya Komitmen Pertahankan Raihan Opini WTP

Kepala Bakamla Minta Jajarannya Komitmen Pertahankan Raihan Opini WTP

Nasional
Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Bicara soal KKB di Papua

Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Bicara soal KKB di Papua

Nasional
Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Nasional
Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Nasional
Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Nasional
Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Nasional
Kapolri: Polisi Bukan Sekadar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Kapolri: Polisi Bukan Sekadar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Nasional
Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan 'Event' Olahraga

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan "Event" Olahraga

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.