Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SPIN: Kepuasan terhadap Pemerintah Turun akibat Isu Ekonomi dan Politik

Kompas.com - 13/04/2022, 17:34 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) menyebut bahwa kepuasan publik terhadap pemerintah menurun akibat sejumlah isu teraktual. Khususnya, ekonomi dan politik. 

Dalam survei SPIN selama empat bulan terakhir, responden yang puas terhadap pemerintah sempat meningkat dari 43,7 persen (November 2021) ke 49 persen pada Desember 2021 hingga 52,4 persen pada Januari 2022 lalu.

Namun, per Februari 2022, angka itu justru mencapai titik terendah dalam 4 bulan terakhir, yakni 41,4 persen.

Baca juga: Mendagri Sebut Jokowi Bakal Terbitkan Perpres Terkait Pengadaan Logistik Pemilu

Sementara itu, jumlah responden yang mengaku sangat puas per Februari 2022 sebanyak 5,5 persen.

Sehingga, berdasarkan survei SPIN, tingkat kepuasan publik pada pemerintah saat ini sebesar 46,9 persen.

"Secara umum, publik menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf 2022 masih memuaskan," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam rilis hasil surveinya, Rabu (13/4/2022).

Sementara, sebanyak 21,1 persen menyatakan tidak puas dan 4,9 persen sangat tidak puas.

Penurunan ini, kata Igor, bisa jadi respons publik terhadap penyelesaian beberapa isu di bidang ekonomi, politik, dan HAM yang mengemuka pada Februari-Maret 2022.

Konsekuensinya terjadi peningkatan sentiment negatif terhadap peemrintah

Pada isu ekonomi, ketidakpuasan paling besar terjadi pada isu langkanya minyak goreng, disusul dengan kenaikan harga bahan pokok.

Jumlah responden yang tidak puas karena langkanya minyak goreng tembus 80 persen, sedangkan ketidakpuasan akibat naiknya harga bahan pokok mencapai 75,2 persen.

Sementara itu, pada isu politik, ketidakpuasan tertinggi akibat isu penundaan pemilu 2024 (70,4 persen), disusul penambahan masa jabatan presiden jadi 3 periode (65,2 persen).

“Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna medsos terkait penundaan pemilu yang berdampak langsung pada perpanjangan masa jabatan presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik,”jelas Igor.

Baca juga: Survei SPIN Sebut Loyalis Jokowi Akan Berpaling ke Ganjar dan Prabowo pada 2024

Survei yang dilakukan pada 28 Maret-7 April 2022 “melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner” ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error sebesar ±2,8 persen.

SPIN menyatakan survei ini menyasar 1.230 orang responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi. Pemilihan sampel disebut menggunakan metode multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com