Kompas.com - 13/04/2022, 13:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief of Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (DTO Kemenkes RI) Setiaji mengatakan, pemudik di semua moda transportasi wajib mengisi e-HAC sebagai syarat perjalanan.

Sebelumnya, aturan pengisian e-HAC hanya berlaku untuk transportasi udara.

"Dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Kemenhub Nomor 36-38 Tahun 2022, masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik dengan moda transportasi darat, laut, dan udara wajib mengisi e-HAC sebagai syarat untuk melanjutkan perjalanan," kata Setiaji dalam keterangan tertulis melalui laman resmi Kemenkes RI, Rabu (13/4/2022).

Baca juga: 11 Cara Mengisi e-HAC di PeduliLindungi untuk Mudik Lebaran 2022

Setiaji mengatakan, mulai 5 April 2022, petugas di semua moda transportasi akan memeriksa status kelayakan perjalanan melalui e-HAC atau electronic-health alert card yang telah diisi oleh para pemudik sehari atau sesaat sebelum melakukan perjalanan.

Namun, ia mengatakan, khusus bagi pelaku perjalanan dengan kendaraan pribadi, pemeriksaan akan diberlakukan sistem secara acak.

"Meski diberlakukan pengecekan secara acak, pelaku perjalanan dengan mobil atau motor pribadi diimbau tetap mengisi e-HAC sebagai tanggung jawab bersama untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah," ujar dia.

Lantas, bagaimana masyarakat bisa berstatus layak untuk melakukan perjalanan mudik?

Berikut ini beberapa syarat yang dapat dipenuhi pemudik untuk memperoleh status kelayakan perjalanan:

Pemudik dengan jenis moda transportasi udara yang telah melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan untuk melakukan tes, baik antigen maupun RT-PCR untuk memenuhi syarat kelayakan terbang. e-HAC akan menilai kelayakan terbang berdasarkan hasil tes tersebut.

Baca juga: Panduan Mengisi E-HAC untuk Mudik Lebaran 2022

• Pemudik yang sudah melakukan vaksinasi primer hingga dosis kedua, diwajibkan untuk melengkapi syarat mudik dengan keterangan hasil negatif tes antigen maksimal 1×24 jam atau tes RT-PCR maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan.

• Pemudik yang baru vaksinasi satu kali, diwajibkan untuk menunjukkan dokumen hasil tes RT-PCR maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan.

• Pemudik dengan komorbid (penyakit penyerta) yang tidak dapat melakukan vaksinasi harus menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dan hasil tes RT-PCR maksimal 3×24 jam.

Adapun aturan pengisian e-HAC ini tidak diwajibkan bagi anak usia di bawah 6 tahun yang dibebaskan dari syarat vaksinasi dan tidak wajib melakukan tes antigen atau RT-PCR sebagai syarat perjalanan.

Lebih lanjut, Setiaji berharap, diterapkan syarat pengisian e-HAC selama masa mudik dan libur Lebaran ini dapat mempermudah masyarakat dan petugas di lapangan dalam menjalani proses pengecekan kelayakan perjalanan.

"Selain itu, tidak hanya pada masa mudik, pengisian e-HAC perjalanan ini akan diwacanakan terus berlaku hingga ada aturan baru sebagai pengganti," ucap dia.

Baca juga: Mudik Naik Pesawat Wajib Isi E-HAC, Begini Cara Isinya

Berikut panduan dan langkah-langkah mengisi e-HAC di aplikasi PeduliLindungi bagi pelaku perjalanan domestik:

• Unduh aplikasi PeduliLindungi versi terbaru

• Buat akun baru atau log in bila telah memiliki akun PeduliLindungi

• Klik fitur “eHAC”, lalu pilih “Buat eHAC”

• Pilih “Domestik” untuk pelaku perjalanan dalam negeri

• Pilih sarana perjalanan yang ditumpangi

• Pilih tanggal keberangkatan

• Bagi transportasi darat dan laut, isi informasi mengenai jenis kendaraan, lokasi, asal dan tujuan perjalanan

• Khusus bagi moda transportasi udara, isi nomor penerbangan

Baca juga: Cara Mengisi e-HAC bagi Masyarakat yang Mudik Naik Pesawat

• Jika nomor penerbangan tidak ditemukan, isi data penerbangan secara manual dengan memilih nama maskapai, bandara keberangkatan dan tujuan

• Pastikan informasi sesuai, lalu klik “Lanjutkan”

• Isi “Data Personal”, dapat diisi maksimal 4 orang sekaligus

• Selanjutnya, Anda dapat mengecek kelayakan untuk melakukan perjalanan. Bila dinyatakan layak, pilih simpan informasi yang telah Anda isi sebelumnya.

• Setelah itu, pilih “Konfirmasi” dan selesai.

Bila pelaku perjalanan mendapatkan status tidak layak bepergian, validasi manual dapat dilakukan dengan menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil tes antigen atau RT-PCR di PeduliLindungi atau dokumen fisik ke petugas setempat atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di bandara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.