Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Fondasi Demokrasi

SELASA, 12 April 2022, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, berdialog dengan sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat. Dialog ini terjadi lantaran para mahasiswa meminta Luhut untuk membuka Big Data, yang jadi dasar klaim Luhut tentang adanya suara publik menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Dalam video yang diunggah Kompas.com, Luhut tampak dengan santai menyikapi tuntutan para mahasiswa UI itu. Lontaran pertanyaan, dijawab dengan nada kalem oleh Luhut. Hal ini bukti Luhut memang piawai berpolitik.

Dari sekian jawaban yang diberikan kepada mahasiswa ada dua pernyataan yang cukup menarik perhatian. Pernyataan Luhut sebagai berikut, “Dengerin kamu anak muda, kamu enggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu.” (Kompas.com, 12 April 2022).

Baca juga: Luhut Lagi-lagi Tolak Buka Big Data Penundaan Pemilu, Kali Ini Saat Debat dengan Mahasiswa UI

Kalimat tersebut tidak disampaikan dengan nada tinggi. Meski demikian, dari sudut pandang komunikasi politik, terdapat kesan tidak transparannya pejabat publik terhadap rakyat.

Semakin tinggi jabatan yang dipegang seseorang, semakin ketat pula pengawasan terhadap mereka. Setiap tindakan, kebijakan, hingga perkataan patut dipertanggungjawabkan.

Demokrasi menuntut transparansi dan akuntabilitas

Demokrasi menuntut hadirnya dua elemen penting yakni transparansi dan akuntabilitas. Kedua elemen ini juga menjadi ujung tombak yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama dalam menjalankan pemerintahannya.

Obama, sebagaiaman dikutip dari Memorandum for the Heads of Excecutives Departements and Agencies di situs Obama White House mengatakan, “Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government. Government should be transparent. Transparency promotes accountability and provides information for citizens about what their Government is doing.” (Keterbukaan memperkuat demokrasi kita dan mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pemerintahan. Pemerintah harus transparan. Transparansi mendorong akuntabilitas dan menyediakan informasi bagi rakyat tentang apa yang dilakukan pemerintah mereka.)

Baca juga: Temui Luhut, Mahasiswa UI Perdebatkan soal Big Data Dukungan Penundaan Pemilu 2024

Dari pernyataan tersebut, Obama menggarisbawahi pentingnya transparansi informasi. Dengan demikian, alangkah baik bila pejabat publik transparan dalam memberikan informasi kepada publik. Transparansi juga berarti pernyataan yang diberikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Transparansi Pemerintah soal Penanganan Virus Corona Dipertanyakan

Dampak dari transparansi dan akuntabilitas itu juga dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintahan. Di satu sisi akan menjadi warisan (legacy) kepemimpinan dari pemerintahan, dan di sisi lain dapat berdampak pula pada ragam sektor seperti ekonomi salah satunya.

Akademisi dari University of Minnesota, AS, Daniel Berliner menulis pandangannya perihal pentingnya transparansi dalam sebuah pemerintahan. Menurut Berliner (2014), ada kecenderungan untuk tidak terbuka demi keuntungan segelintir pihak, karena transparansi meningkatkan risiko eksposure publik.

Lebih lanjut, penting pula dalam konteks ini kita mengutip pernyataan Lord Acton yang terkenal, “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”

Akhir kata, alangkah baiknya bila ada transparansi dan akuntabilitas perihal Big Data yang jadi polemik di publik ini.