Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Ketua Umum Partai Golkar dari Masa ke Masa

Kompas.com - Diperbarui 20/04/2022, 13:42 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan sebuah partai politik di Indonesia.

Organisasi itu mulanya bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didirikan pada 20 Oktober 1964. Meski mulanya tidak menggunakan kata partai, Sekber Golkar pertama kali mengikuti pemilihan umum (Pemilu) pada 1971 sebagai Golkar.

Mereka menjadi kekuatan politik yang berkuasa di pemerintahan pada 1971 sampai 1999. Golkar menambahkan kata partai sebagai syarat untuk bisa mengikuti Pemilu mulai 1999 sampai saat ini.

Sampai saat ini tercatat ada 11 orang yang yang menjadi ketua umum Partai Golkar. Berikut ini adalah profil singkat para ketua umum Partai Golkar:

1. Djuhartono

Djuhartono menjadi Ketua Umum Golkar pada 20 Oktober 1964 sampai 7 November 1967. Dia adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal.

Djuhartono, Ketua Umum pertama Partai GolkarWikipedia Djuhartono, Ketua Umum pertama Partai Golkar

Dia merupakan salah satu penggagas pendirian Front Nasional yang mulanya didirikan untuk menggalang dukungan dalam operasi militer di Irian Barat. Saat itu mereka menampung puluhan organisasi di bawah payung Front Nasional. Setelah operasi militer selesai, Front Nasional lantas berubah menjadi Sekber yang menjadi cikal-bakal Golkar dalam dunia politik Tanah Air.

Setelah tidak aktif di Golkar, pada 1968 Djuhartono didapuk menjadi Anggota Kelompok Politik, Team Politik, Ekonomi, dan Sosial Panglima Angkatan Darat. Beliau wafat di Jakarta pada 10 Mei 1987.

2. Suprapto Sukowati

Suprapto Sukowati adalah ketua umum kedua Golkar, menggantikan Djuhartono. Dia menjabat mulai 7 November 1967 sampai 9 Agustus 1972. Sama seperti Djuhartono, Suprapto merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.

Di masa kepemimpinannya, Suprapto membawa Golkar pertama kali mengikuti Pemilu pada 1972 dan menang dengan 34.348.673 suara atau 62.82 persen. Dia wafat di Jakarta pada 9 Agustus 1972.

3. Amir Murtono

Amir Murtono terpilih menjadi ketua umum Golkar pada 1973 sampai 1983. Saat itu dia menggantikan Suprapto yang wafat pada 9 Agustus 1972.

Dia juga berlatar belakang militer dari kesatuan Angkatan Darat, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.

4. Sudharmono

Sudharmono terpilih menjadi ketua keempat Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) III pada 25 Oktober 1983. Dia memimpin Golkar sampai 1988.

Saat menjadi ketua, Sudharmono kerap berkeliling ke sejumlah pengurus cabang Golkar di daerah. Di masa kepemimpinannya perolehan suara Golkar meningkat dari 64 persen menjadi 72 persen pada Pemilu 1987.

Wapres Sudharmono ketika hadir pada acara pengucapan sumpah serta penandatanganan naskah pengangkatan pada sidang paripurna ke-11 MPR, Kamis (11/3/1993).JULIAN SIHOMBING/KOMPAS Wapres Sudharmono ketika hadir pada acara pengucapan sumpah serta penandatanganan naskah pengangkatan pada sidang paripurna ke-11 MPR, Kamis (11/3/1993).

Sudharmono juga berlatar belakang militer dari Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Dia menjabat sebagai Wakil Presiden kelima Republik Indonesia pada periode 11 Maret 1988 sampai 11 Maret 1993. Beliau wafat di Jakarta pada 25 Januari 2006.

5. Wahono

Wahono menjadi ketua Golkar pada periode 1988 sampai 1993. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPR/MPR antara 1992 sampai 1997.

Dia juga berlatar belakang militer dari Angkatan darat dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Beliau wafat di Jakarta pada 8 November 2004.

6. Harmoko

Harmoko adalah kalangan sipil pertama yang menjadi Ketua Golkar. Dia menyandang jabatan itu mulai 24 Oktober 1993 sampai 11 Juli 1998.

Dia mengawali karier sebagai wartawan sampai terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada 1972. Pada Pemilu 1977, Harmoko ikut serta menjadi calon anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Harmoko sewaktu menjabat Menteri Penerangan.KOMPAS/ JB SURATNO Harmoko sewaktu menjabat Menteri Penerangan.

Harmoko kemudian diangkat sebagai Menteri Penerangan pada 1983. Satu dasawarsa kemudian dia terpilih menjadi ketua Golkar.

Harmoko wafat pada 4 Juli 2021 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

7. Akbar Tanjung

Akbar Tanjung menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 11 Juli 1998 sampai 19 Desember 2004 menggantikan Harmoko.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar TanjungKompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung

Di masa kepemimpinannya kata partai mulai ditambahkan di depan Golkar sebagai syarat mengikuti Pemilu 1999.

Akbar Tanjung juga terpilih sebagai Ketua DPR RI periode 1999-2004.

8. Jusuf Kalla

Muhammad Jusuf Kalla adalah politikus yang berlatar belakang pengusaha yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada periode 19 Desember 2004 sampai 9 Oktober 2009, menggantikan Akbar Tanjung.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla saat mengunjungi kantor redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Senin (21/10/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla saat mengunjungi kantor redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Dia juga menjabat Wakil Presiden ke-10 dan k-12 dalam dua periode, yaitu 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009 dan 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019.

9. Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 9 Oktober 2009 sampai 31 Desember 2014.

Ical, sapaan Aburizal, pernah bersaing dengan Wiranto, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, dan Surya Paloh dalam konvensi calon presiden Partai Golkar pada 2004. Namun, konvensi tersebut dimenangkan oleh Wiranto yang mendapatkan 315 suara.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie pada acara Rapimnas Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timue, Senin (21/5/1017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie pada acara Rapimnas Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timue, Senin (21/5/1017).

Bakrie kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar periode 2004-2009.

Antara 2014 sampai 2016 sempat terjadi konflik internal dan dualisme kepemimpinan antara kubu Ical dengan kubu Agung Laksono.

10. Agung Laksono

Agung Laksono sempat terlibat konflik internal dan dualisme kepemimpinan dalam Partai Golkar dengan kubu Aburizal Bakrie pada 2014 sampai 17 Mei 2016.

Pangkal persoalannya adalah pada akhir 2014 terjadi dua Musyawarah Nasional berbeda, yakni yang digelar kubu Aburizal di Bali dan yang dilaksanakan oleh kubu Agung di Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada awal Maret 2015 menetapkan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Agung yang sah. Namun, pada Oktober 2015, Mahkamah Agung menyatakan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas di Bali yang dipimpin Aburizal adalah yang sah.

Ketua Dewan Pakar Agung Laksono pada acara Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017) KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Dewan Pakar Agung Laksono pada acara Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5/2017)

Konflik internal itu kemudian berakhir setelah Jusuf Kalla yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar dan saat itu menjabat Wakil Presiden turun tangan melakukan rekonsiliasi pada awal 2016.

Dualisme kepemimpinan itu selesai dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 17 Mei 2016 dimana Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

11. Setya Novanto

Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 17 Mei 2016 sampai 13 Desember 2017.

Sebelum menjadi ketua umum, dia merupakan anggota DPR fraksi Golkar yang terpilih dan menjabat mulai 1 Oktober 1999 sampai 11 Desember 2017.

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (tengah) menjadi saksi dalam sidang kasus merintangi penyidikan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo dengan agenda pemeriksaan saksi  di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (27/4). Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) yang telah divonis 15 tahun penjara atas kasus yang sama. ANTARA FOTO/RENO ESNIR Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto (tengah) menjadi saksi dalam sidang kasus merintangi penyidikan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (27/4). Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) yang telah divonis 15 tahun penjara atas kasus yang sama.

Pada 17 Juli 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Pada 29 Maret 2018, Setya Novanto dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

12. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar selama dua periode. Pertama antara 13 Desember 2017 sampai 4 Desember 2019 menggantikan Setya Novanto.

Setelah itu, Airlangga terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar dan menjabat sejak 4 Desember 2019 sampai saat ini.

Dia merupakan anak mantan Menteri Perindustrian Ir. Hartarto di masa Orde Baru.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konsolidasi DPD I Golkar di Semarang, Minggu (30/1/2022).Dokumentasi Partai Golkar Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat konsolidasi DPD I Golkar di Semarang, Minggu (30/1/2022).

Kiprah Airlangga di partai berlambang pohon beringin itu bermula dari Ketua Barisan Muda KOSGORO 1957m yang merupakan organisasi sayap Golkar. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama Pilkada 2024, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama Pilkada 2024, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

Nasional
Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Doakan Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Korsel

Wapres Ma'ruf Amin Doakan Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Korsel

Nasional
Soal Ahmad Ali Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Bisa Saja Masalah Pilkada

Soal Ahmad Ali Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Bisa Saja Masalah Pilkada

Nasional
Prabowo Sangat Terkesan Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Hasil Pilpres 2024

Prabowo Sangat Terkesan Anies-Muhaimin Hadiri Penetapan Hasil Pilpres 2024

Nasional
Prabowo: Saya Enggak Tahu Ilmu Gus Imin Apa, Kita Bersaing Ketat…

Prabowo: Saya Enggak Tahu Ilmu Gus Imin Apa, Kita Bersaing Ketat…

Nasional
Prabowo: PKB Ingin Terus Kerja Sama, Mengabdi demi Kepentingan Rakyat

Prabowo: PKB Ingin Terus Kerja Sama, Mengabdi demi Kepentingan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com