Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Harap Ada Kepastian Tahapan Pemilu dalam Rapat Bersama DPR Rabu Besok

Kompas.com - 12/04/2022, 20:36 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari berharap rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR dapat menghasilkan keputusan strategis mengenai tahapan Pemilu 2024.

Agenda RDP akan digelar di Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (13/4/2022), sekitar pukul 13.00 WIB.

“Kita berharap dalam RDP besok bisa mengambil keputusan strategis terutama untuk mendapatkan, katakan lah kepastian tentang hal-hal yang lebih detail berkaitan dengan tahapan Pemilu,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Dukung Penuh Pemilu 2024, Termasuk soal Anggaran

Sedianya, agenda RDP antara Komisi II dan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) digelar hari ini.

Akan tetapi, karena waktu yang bersamaan juga digelar pelantikan tujuh anggota KPU periode 2022-2027 oleh Presiden Joko Widodo, agenda RDP pun diundur sehari berikutnya.

Hasyim berharap RDP besok bisa menghasilkan keputusan strategis terkait tahapan Pemilu 2024. Mengingat, pekan ini cukup krusial.

Di mana pada Kamis (14/4/2022) merupakan masa penutupan persidangan. Sehari berikutnya, Jumat (15/4/2022), DPR sudah memasuki masa reses.

Di sisi lain, Hasyim memastkan bahwa pembahasan terkait anggaran Pemilu 2024 akan dilakukan di kesempatan lain.

Kendati demikian, Hasyim mengatakan bahwa DPR telah memberikan jaminan terhadap dukungan anggaran untuk KPU untuk menggelar Pemilu 2024.

Baca juga: Hasyim Asy’ari Terpilih Jadi Ketua KPU 2022-2027

“Terutama Badan Anggaran dan Komisi II tentang adanya dukungan anggaran dan kami bisa mengajukan, maksudnya KPU sudah mengajukan secara kelembagaan,” terang dia.

Adapun anggaran Pemilu 2024 diajukan sebesar Rp 76,6 triliun. Menurut Hasyim, jumlah anggaran tersebut masih bisa ditinjau ulang tergantung kebutuhan.

“Ini masih bisa kita review hal-hal yang mana mendesak dan harus dibiayai, nanti akan dapat angka yang lebih pasti,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com