Kompas.com - 12/04/2022, 20:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai posisi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tidak tergantikan.

Firman mengatakan, dalam Kabinet Indonesia Maju, posisi Luhut aman dan tidak akan terkena reshuffle.

Hal itu disampaikannya menanggapi adanya permintaan pada Presiden Joko Widodo untuk mengganti menterinya yang berbicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Kalau menurut saya (Luhut) nothing compares. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia. Karena kita ngomong dari sisi chemistry,” ucapnya dalam program YouTube Gaspol! Kompas.com, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Waketum PKB: Luhut Tak Akan Kena Reshuffle, Jokowi Susah Cari Gantinya

“Enggak usah negara, perusahaan aja pasti ingin ada seseorang yang bisa dia trust,” kata Firman.

Firman menyebut Presiden Joko Widodo telah sangat mempercayai kinerja Luhut. Sehingga dirinya akan kesulitan mencari orang lain menggantikan perannya.

“Mungkin di mata Pak Jokowi, Pak Luhut adalah orang yang bisa dipercaya dan sanggup mengeksekusi yang dia inginkan. Terbukti dari berderetnya jabatan yang diberikan pada beliau,” papar dia.

Sampai saat ini, lanjut Firman, tak ada masalah yang nampak antara Jokowi dengan Luhut.

“Di mata Pak Jokowi sebagai Presiden, dia (Luhut) baik-baik saja,” pungkasnya.

Baca juga: Luhut ke Mahasiswa soal Pemilu Ditunda dan Presiden 3 Periode: Saya Tak Pernah Katakan Wacana Itu

Adapun Luhut menjadi salah satu pihak yang paling getol menyampaikan wacana penundaan pemilu.

Luhut bahkan mengklaim punya big data berisi 110 juta warga net yang meminta agar pemilu ditunda.

Alasan permintaan penundaan pemilu itu agar masyarakat dan pemerintah fokus memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Baca juga: Luhut: Jangan Pernah Lari dari Data...

Luhut juga diduga punya pengaruh besar di kalangan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dibawah kepemimpinan Surtawijaya.

Sebab ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dalam organisasi itu.

Apdesi pimpinan Surtawijaya adalah kelompok yang mendukung perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G30S

Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G30S

Nasional
Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Puteri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Puteri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Nasional
Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Nasional
Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Nasional
Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Nasional
Permohonan Turunkan 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Permohonan Turunkan "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Nasional
Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Nasional
Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Nasional
Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Nasional
Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Nasional
KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.