Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Lagi Ada yang Terprovokasi Isu Politik Identitas di Pemilu 2024

Kompas.com - 12/04/2022, 17:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti supaya jangan ada lagi masyarakat yang terprovokasi isu politik identitas di gelaran Pemilu 2024.

Oleh karenanya, ia berpesan kepada 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dilantik supaya menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat.

"Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/4/202).

Baca juga: Jokowi Lantik 7 Komisioner KPU RI Periode 2022-2027, Ini Daftar Namanya

Jokowi berharap, Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru ia lantik dapat segera bekerja.

Ia memerintahkan penyelenggara pemilu tancap gas berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.

Jokowi mengatakan, tahapan awal Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

"Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pileg (pemilu legislatif), pilpres (pemilu presiden), dan pilkada (pemilu kepala daerah) dalam tahun yang sama," ujar dia.

Presiden meminta KPU dan Bawaslu segera mempersiapkan tahapan pemilu secara detail dan matang demi menjaga kualitas demokrasi.

Pemerintah, kata dia, akan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu.

"Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," kata Jokowi.

Baca juga: Dilantiknya Komisioner KPU RI oleh Jokowi dan Penegasan Pemilu Digelar 14 Februari 2024

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik 7 Komisioner KPU dan Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027, Selasa (12/4/2022).

Ketujuh komisioner KPU RI yang dilantik yakni Hasyim Asy'ari, Mochamad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Kemudian, tujuh anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 yang dilantik adalah Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Nasional
Cak Imin Sebut Putusan MK Tak Mengejutkan, Tanda Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

Cak Imin Sebut Putusan MK Tak Mengejutkan, Tanda Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

Nasional
PDI-P Sampaikan 5 Sikap Menanggapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

PDI-P Sampaikan 5 Sikap Menanggapi Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Anies Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Singgung Harapan Rakyat

Anies Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Singgung Harapan Rakyat

Nasional
Usai Putusan MK, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Usai Putusan MK, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Nasional
Peringati Hari Kartini, Pelita Air Persembahkan 'Kartini Flight'

Peringati Hari Kartini, Pelita Air Persembahkan "Kartini Flight"

Nasional
Temui Megawati Pasca-Putusan MK, Ini Kata Ganjar Pranowo

Temui Megawati Pasca-Putusan MK, Ini Kata Ganjar Pranowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com